Proyek TPA Sampah Regional Wori Minahasa Utara Senilai Rp152 Miliar Terbengkalai, LSM Inakor dan DPD LAMI Minta KPK Turun Tangan

Manado – XposeTV.Proyek Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional di Desa Wori, Kabupaten Minahasa Utara, yang menelan anggaran hingga Rp152 miliar, kini menjadi sorotan publik. Proyek yang dimulai pada tahun 2020 dan diklaim selesai pada akhir 2022 ini diduga mangkrak dan tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Kondisi ini memicu kritik dari berbagai pihak, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Inakor dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Anti Korupsi Indonesia (DPD LAMI) Sulawesi Utara, yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan.

Proyek TPA Sampah Regional ini awalnya direncanakan sebagai solusi untuk menampung sampah dari empat wilayah, yaitu Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kota Bitung. Namun, setelah menelan anggaran sebesar Rp128,5 miliar (dari pagu anggaran Rp152 miliar), TPA tersebut justru terbengkalai dan tidak pernah digunakan. Masyarakat setempat pun mempertanyakan manfaat nyata dari proyek yang digadang-gadang sebagai solusi pengelolaan sampah regional ini.

Ketua DPD LAMI Sulawesi Utara, Indriani Montolalu, menyatakan kekhawatirannya atas kondisi proyek ini. “Proyek ini dapat dikategorikan mangkrak karena belum memberikan manfaat nyata. Kami akan membawa kasus ini ke ranah hukum, yaitu KPK, dan akan mengawal terus sampai oknum-oknum yang menyebabkan proyek ini terbengkalai dapat dijerat hukum,” tegasnya.

Baca juga: gubernur-sulawesi-utara-tinjau-stadion-gelora-ambang/

Sementara itu, Ketua LSM INAKOR Sulawesi Utara, Rolly Wenas, menegaskan bahwa proyek ini telah menjadi sorotan masyarakat dan atensi publik. “Kami meminta KPK segera turun tangan untuk melakukan upaya pencegahan dan tindakan lain agar proyek senilai ratusan miliar rupiah ini tidak hanya menjadi pemborosan anggaran tanpa manfaat yang jelas,” ujar Rolly.

Proyek ini dilaksanakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dengan nilai kontrak sebesar Rp128,5 miliar. Meskipun telah selesai dibangun, TPA tersebut tidak kunjung beroperasi, menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat dan pegiat anti-korupsi. Dari laman LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2020, diketahui bahwa proyek ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp152 miliar, dengan nilai kontrak yang telah disepakati.

Kondisi ini semakin memicu keprihatinan masyarakat di Sulawesi Utara, khususnya di wilayah Kota Manado, Minahasa, Minahasa Utara, dan Bitung. Proyek yang seharusnya menjadi solusi pengelolaan sampah regional justru berakhir sebagai pemborosan anggaran negara. Masyarakat berharap agar KPK segera melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap kejanggalan dalam proyek ini dan menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Dengan adanya desakan dari LSM Inakor dan DPD LAMI Sulawesi Utara, diharapkan KPK dapat segera mengambil langkah konkret untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan bahwa proyek-proyek serupa di masa depan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Yaser)