Proyek Terminal Tipe A Malalayang Senilai Rp23,9 Miliar Diduga Bermasalah, Oknum Anggota Dewan Terlibat

SULUT – XposeTV. Proyek terminal tipe A malalayang di Kota Manado, Sulawesi Utara, yang menggunakan anggaran APBN 2024 senilai Rp23,9 miliar, kini menjadi sorotan publik karena diduga sarat penyimpangan. Proyek yang dikelola oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII dan dikerjakan oleh PT Lubuk Indah ini diindikasikan mengalami mark up anggaran, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, serta melibatkan oknum anggota dewan provinsi berinisial **BW**.

Masyarakat dan sejumlah tokoh di Sulawesi Utara menyoroti ketidakwajaran antara nilai proyek dan hasil fisik pembangunan. Beberapa ruangan di terminal disebut tidak memiliki penyekatan atau dinding yang memadai, sehingga dianggap tidak sepadan dengan anggaran yang digelontorkan.

“Kami kaget dengan anggaran sebesar ini. Bentuk bangunannya terkesan biasa saja, bahkan beberapa bagian terlihat kurang memenuhi standar,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.

Baca juga: sikap-ketum-pjs-atas-aksi-teror-ke-media-tempo/

Dugaan penyimpangan juga mengemuka pada item pekerjaan **bekisting**, yang menurut laporan lapangan dan hasil wawancara dengan pekerja serta pengawas proyek, diduga tidak sesuai spesifikasi kontrak. Hal ini berpotensi merugikan keuangan negara.

Lebih mengejutkan lagi, proyek ini dikabarkan melibatkan oknum anggota dewan aktif provinsi berinisial **BW** (diduga Brayen). Meski upaya konfirmasi via WhatsApp dilakukan, hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan tanggapan.

Keterlibatan BW dalam proyek infrastruktur APBN ini memicu kecurigaan praktik korupsi atau kolusi.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Balai Perhubungan Darat Wilayah XII, Jul, mengakui bahwa proyek awalnya ditangani oleh PPK Aryo sebelum dialihkan kepadanya. Jul menegaskan bahwa pekerjaan yang telah dilakukan “sesuai dengan laporan dan isyarat kontrak”. Namun, ia mengaku tidak dapat menjelaskan detail teknis tahap awal proyek karena bukan berada di bawah pengawasannya saat itu.

Masyarakat Sulawesi Utara mendesak aparat penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Inspektorat Kementerian Perhubungan, untuk segera melakukan investigasi menyeluruh. “Kami ingin transparansi. APBN harus digunakan secara akuntabel, bukan untuk kepentingan segelintir pihak,” tegas seorang aktivis antikorupsi lokal.

Pihak Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII dan PT Lubuk Indah hingga kini belum memberikan penjelasan rinci terkait temuan masyarakat. Publik berharap kasus ini tidak berakhir tanpa kejelasan, mengingat besarnya dana negara yang dipertaruhkan.** (Yaser)