BOALEMO, XPOSETV.com — Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPD AKPERSI) Provinsi Gorontalo, Imran Uno, S.Pd.I., C.ILJ, menyatakan akan melayangkan surat resmi kepada DPRD Kabupaten Boalemo guna mendesak pelaksanaan hearing terbuka terkait dugaan praktik mafia BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.
Desakan ini muncul di tengah meningkatnya keresahan masyarakat atas distribusi BBM yang dinilai tidak lagi mencerminkan prinsip keadilan sosial serta ketepatan sasaran subsidi. Menurut Imran, lembaga legislatif sebagai representasi politik rakyat memiliki fungsi pengawasan yang tidak boleh abai terhadap persoalan strategis yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami akan menyurati DPRD Boalemo untuk meminta hearing terbuka. Ini bukan sekadar persoalan antrean atau kelangkaan biasa, tetapi menyangkut dugaan praktik sistematis yang berpotensi merugikan masyarakat kecil. Subsidi negara tidak boleh dikuasai oleh segelintir oknum,” tegas Imran, Sabtu (14/02/2026).
Ia menilai, BBM bersubsidi merupakan instrumen kebijakan fiskal yang dirancang untuk melindungi kelompok rentan dan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat kecil. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan distribusi mulai dari pengisian berulang, penggunaan kendaraan modifikasi, hingga permainan jaringan distribusi Solar harus dipandang sebagai bentuk penyimpangan terhadap mandat konstitusional keadilan sosial.
AKPERSI juga menyoroti peran dinas terkait yang dinilai terkesan melakukan pembiaran. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pembiaran terhadap praktik yang terindikasi melanggar aturan dinilai sama berbahayanya dengan pelanggaran itu sendiri.
Negara, melalui perangkat daerahnya, disebut memiliki kewajiban moral dan administratif untuk memastikan subsidi tepat sasaran serta tidak diselewengkan.
“Kami mempertanyakan fungsi pengawasan dinas terkait. Jika dugaan ini telah lama menjadi konsumsi publik, mengapa belum ada langkah korektif yang signifikan? Pembiaran berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, hearing yang digelar nantinya diharapkan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pengelola SPBU, dinas teknis, aparat penegak hukum, hingga unsur masyarakat sipil. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci untuk mengurai dugaan praktik mafia BBM yang disebut telah merugikan masyarakat.
AKPERSI Gorontalo menyatakan, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab moral pers sebagai pilar demokrasi untuk memastikan kebijakan publik berjalan sesuai amanat konstitusi: sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.(Stevani)
