XposeTv//Gorontalo-Sabtu, 20 September 2025, pernyataan oknum anggota DPR yang menyebut “Kita habiskan saja uang negara ini biar negara ini makin miskin” memicu kemarahan dan protes luas dari masyarakat. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas dan moralitas anggota DPR tersebut. Apakah mereka benar-benar mewakili kepentingan rakyat ataukah hanya membela kepentingan pribadi dan kelompoknya?
Menurut Tri Sudarmadji, tokoh pemuda Boliyohuto, pernyataan oknum anggota DPR tersebut sangat tidak pantas dan tidak dapat diterima. “Pernyataan seperti itu menunjukkan bahwa oknum anggota DPR tersebut tidak memiliki integritas dan moralitas yang baik,” kata Tri Sudarmadji dalam wawancara dengan media.
Kinerja DPR dalam beberapa tahun terakhir memang tidak pernah lepas dari kritikan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada April 2023, sebanyak 76,2% masyarakat menilai tidak puas dengan kinerja DPR. Hanya 18,8% yang merasa puas. Ketidakpuasan masyarakat ini disebabkan oleh berbagai kasus yang melibatkan anggota DPR, seperti korupsi, suap, dan gaya hidup mewah yang tidak sejalan dengan kinerja mereka.
Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR juga terus menurun. Banyak anggota DPR yang lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya daripada rakyat. Hal ini terlihat dari hasil survei yang menunjukkan bahwa 84,1% masyarakat menilai anggota DPR jauh lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya daripada rakyat. Kondisi ini jelas sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat.
Perlu ada reformasi serius dalam sistem kerja DPR untuk memperbaiki kinerjanya. Transparansi, integritas, dan sistem rekrutmen politik yang lebih baik harus menjadi fokus utama. DPR harus menyadari kembali fungsinya sebagai wakil rakyat dan mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap keputusannya. Dengan demikian, citra lembaga ini akan membaik dan kepercayaan masyarakat akan kembali pulih.
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kasus yang menunjukkan konflik kepentingan di DPR. Banyak anggota DPR yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha dan menggunakan kekuasaannya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Hal ini tentu saja sangat tidak etis dan bertentangan dengan prinsip keterwakilan rakyat.
Masyarakat berharap agar DPR tidak hanya sekadar “menunggu proyek” tetapi benar-benar menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan penuh tanggung jawab. Jika tidak, kepercayaan terhadap demokrasi di Indonesia bisa semakin tergerus. Oleh karena itu, penting bagi DPR untuk memperbaiki kinerjanya dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Dalam konteks ini, penting bagi DPR untuk menerapkan prinsip representasi yang lebih baik, seperti model representasi “delegate” yang mengutamakan kepentingan dan tuntutan pihak yang diwakilinya. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil akan benar-benar berorientasi pada kemaslahatan bersama dan kepercayaan masyarakat akan kembali pulih.
Yohanes.
