Mantan gubernur Kalbar Sutarmidji Akan Kembali Dipanggil Kejati Kalbar Setelah Mangkir Di Panggilan Pertama Terkait Kasus Korupsi Dana Hibah Mujahidin

10 Oktober 202410 Oktober 2024

XPOSE TV//Pontianak, Kalimantan Barat – Mantan gubernur Kalbar Sutarmidji kembali akan dipanggil fihak Kejati Kalbar terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah Mujahidin. Sebelumnya fihak Assiten Tindak Pidana Khusus (Asspidsus) Kejati Kalbar melalui surat panggilan pemeriksaan Nomor :B.1820/O.1.5/Fd.1/06/2024 pernah memanggil Mantan Gubernur Kalbar Sutarmidji dan ketua TAPD Provinsi Kalimantan Barat, untuk diperiksa oleh Jaksa penyidik sebagai saksi, namun yang bersangkutan mangkir dan tidak memenuhi panggilan pemeriksaan, namun pada rekam digital salah satu media on line di Pontianak yang bersangkutan merasa belum Pernah di panggil oleh jaksa penyidik. Kamis (10/10/2024).

Padahal Menurut Kasi Penkum Kejati Kalbar I Wayan Gedin Arianta membenarkan bahwa fihak Kejati Kalbar sudah pernah memanggil Mantan Gubernur Kalbar Sutarmidji dalam kasus Dana Hibah Mujahidin pada tanggal 6 Juni 2024 lalu, namun tidak hadir dan fihak penyidik Kejati Kalbar akan menjadwalkan kembali untuk melakukan panggilan kedua kepada Sutarmidji.

Kasi Penkum Kejati Kalbar menambahkan Kasus dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Mujahidin dari Pemda Kalbar tahun anggaran 2020, 2021 dan 2022 ini sudah tahap penyidikan dan pihak Kejati Kalbar kini masih menunggu hasil perhitungan Kerugian Negaranya dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalbar dan sudah meminta keterangan Ahli untuk mengetahui siapa siapa yang bertanggungjawab yang nantinya akan ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelumnya pihak penyidik Kejati Kalbar dilaporkan sudah memeriksa 27 orang yang terkait persoalan Dana Hibah Mujahidin diantaranya Mantan Sekda Kota Pontianak Mulyadi selaku Ketua Yayasan Pendidikan Mujahidin dan PJ. Bupati Kubu Raya Syarif Kamaruzaman selaku Ketua Yayasan Masjid Mujahidin selaku penerima hibah dari Pemda Provinsi Kalimantan Barat.

Dari hasil pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa bantuan hibah dari Pemda Kalbar kepada Yayasan Mujahidin untuk Pembangunan gedung sekolah SMA Mujahidin tersebut, Pemda Kalbar menggelontorkan dana hibah sekitar Rp. 22.042.000.000,- (dua puluh dua miliar empat puluh dua juta rupiah) selama tiga tahun berturut turut, masing-masing sebesar Rp.10 miliar di tahun 2020, Rp.9 miliar di tahun 2021, dan Rp.3,042 miliar di tahun 2022.

Sebelumnya Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar Erward Kaban mengatakan pada tahun 2024 ini fihaknya menangani perkara kasus 7 korupsi dan 5 diantaranya dalam tahap penyidikan yang menjadi atensi Kejati Kalbar dan dari jumlah kasus dugaan korupsi itu , 2 kasus akan segera di limpahkan ke Pengadilan untuk di proses ke tahap persidangan yaitu Kasus Pengadaan Kapal Ferry Kabupaten Kapuas Hulu dan Kasus Pengadaan Tanah Bank Kalbar, masyarakat menanti kepastian hukum yang menjadi atensi Kejati Kalbar agar tidak adanya tuduhan dugaan adanya main mata antara tim penyidik dengan para pelaku dugaan korupsi maupun kasus penyalahgunaan kewenangan yang sudah merugikan keuangan negara.

Red: Tim Redaksi

🇮🇩 CATATAN REDAKSI: 🇮🇩 
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita dan atau konten video tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi dan/atau hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.👍
Artikel/berita yang dimaksud dapat dikirimkan melalui email redaksi: xposetv0@gmail.com. Terima kasih.👍👍👍