xposetv.live//Boalemo — Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Fraksi Demokrat, Hardi Syam Mopangga, menyoroti kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
Sorotan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Boalemo dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, yang digelar Senin, 30 Maret 2026.
Dalam forum resmi tersebut, Fraksi Demokrat mengajukan tujuh rekomendasi strategis, salah satunya terkait efisiensi anggaran daerah.
Hardi menyatakan bahwa pihaknya telah mencermati penjelasan Bupati Boalemo mengenai langkah efisiensi. Namun, ia menilai kebijakan WFA perlu dikaji ulang karena berpotensi berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.
“Khusus untuk efisiensi ini, sekalipun terasa pahit, kami telah menyimak langkah yang disampaikan Bupati. Namun ada hal yang perlu dikaji kembali,” tegasnya.
Ia menyoroti skema WFA yang membatasi pelayanan tatap muka hanya beberapa hari dalam sepekan, sementara di sisi lain ASN tetap menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan antara efisiensi dan sistem penghargaan kinerja ASN.
“WFA hanya tiga hari untuk pelayanan masyarakat, sementara ASN tetap menerima TPP. Ini perlu dikaji. Saya melihat ini tidak seiring,” ujarnya.
Hardi menegaskan, secara prinsip TPP merupakan reward atas kinerja dan capaian optimal ASN, sehingga kebijakan efisiensi seharusnya berjalan linier dengan sistem tersebut.
Fraksi Demokrat, lanjutnya, khawatir kebijakan WFA justru bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang tengah digalakkan pemerintah daerah.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kritik tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab politik fraksi, bukan bentuk penolakan terhadap ASN.
“Sekalipun ini pahit dan bisa membuat saya tidak disukai, itu tidak masalah. Yang penting demi keselamatan daerah,” tegasnya.
Hardi juga memastikan bahwa Fraksi Demokrat tidak menolak pemberian TPP, selama kondisi keuangan daerah masih memungkinkan.
“Jika anggaran mencukupi, saya paling depan mendukung TPP diberikan,” katanya.
Ia pun menekankan pentingnya kajian komprehensif terhadap kebijakan WFA agar tidak menimbulkan persoalan administratif maupun temuan di kemudian hari.*Red
