Indikasi Adanya Monopoli Media, Dari Kadis Kominfo

Sulut – XposeTV. Indikasi adanya monopoli media, dari Kadis Kominfo. Kebijakan kerja sama media dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) menuai polemik. Sejumlah media mengeluh dikesampingkan dalam alokasi anggaran kerja sama, sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Sulut, Steven Liow, dianggap menutup pintu bagi mereka dengan pernyataan kontroversial: “Kenapa tidak daftar dari 5 tahun lalu?”

Menurutnya, anggaran dipotong, sehingga Media yang ingin kerjasama dengan pemerintahan baru Terancam tidak direkrut padahal media media adalah pendukung YSK.
Harapan untuk mendapatkan kerja sama pupus setelah anggaran yang semula Rp 20 miliar di era Gubernur Olly Dondokambey dipangkas hingga tersisa Rp 6 miliar.

Sangat disesalkan Steven Liow beralasan keterbatasan anggaran menjadi penyebab utama. “Saya sudah berusaha meyakinkan dewan, tapi tetap tidak bisa menambah anggaran,” ujarnya. Namun, penjelasan ini dinilai tidak adil oleh insan pers, terutama media pendukung YSK.

Dalam hal ini terlihat adanya diskriminasi atau Kebijakan yang Salah Arah?
Pernyataan Liow memicu kemarahan dari media yang ingin kerjasama merasa adanya ketidakadilan hanya karena belum bergabung lima tahun lalu. “Media bukan soal umur, tapi tentang menyuarakan kebenaran. Ini jelas monopoli!”protes salah satu pengelola media. Ironisnya, Pemprov Sulut baru saja menerima penghargaan Pena Mas atas indeks keterbukaan informasi, namun di saat bersamaan, media yang ingin bekerjasama justru dianggap seperti “anak tiri”.

Baca juga: wamendagri-tekankan-efisiensi-anggaran-dan-koordinasi/

Tuntutan Evaluasi Kebijakan dan Kinerja Kadis
Kelompok media pendukung menuntut Gubernur Yulius Selvanus Komaling dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay mengevaluasi kebijakan ini. “Kami minta jangan ada kebijakan diskriminatif. Kinerja Kadis Kominfo juga harus ditinjau ulang,” tegas perwakilan Aliansi Media Sulut. Mereka mendesak agar semua media berbadan hukum mendapat kesempatan setara, terlepas dari masa bergabung.

Pertanyaan kini mengemuka: apakah kepemimpinan baru Sulut akan membuka ruang bagi semua media atau tetap mempertahankan status quo? “Kami berharap Gubernur dan Wagub berpihak pada keadilan, bukan mengulangi praktik monopoli,” harap seorang jurnalis.

Sementara Steven Liow berkilah telah berupaya mengakomodir semua pihak, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Nasib media yang ingin bergabung masih menggantung, menunggu keputusan politik yang menentukan masa depan keberagaman informasi di Sulut.(JS)