XposeTV//YOGYAKARTA – Wakil Bupati Kabupaten Boalemo, Lahmuddin Hambali, S.Sos., M.Si., menghadiri rangkaian kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) I Asosiasi Wakil Kepala Daerah Indonesia (ASWAKADA) yang digelar pada Rabu (3/7/2025) di Hotel New Saphir, Yogyakarta.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik, S.STP., M.M., yang ditandai dengan pemukulan gong.
Dalam sambutannya, Anwar menekankan pentingnya penguatan koordinasi antar daerah, khususnya dalam menekan laju inflasi yang berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia menyampaikan bahwa para wakil kepala daerah memiliki posisi strategis dalam mengendalikan inflasi, di antaranya melalui sinergi pengawasan harga bahan pokok dan distribusi barang, serta pemantapan program pengendalian inflasi daerah.
“Munas I ASWAKADA ini diharapkan menjadi wadah bagi para wakil kepala daerah untuk memperkuat jejaring dan merumuskan kebijakan strategis sebagai wujud nyata kontribusi terhadap pembangunan daerah dan nasional,” ujar Anwar Harun Damanik.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Boalemo Lahmuddin Hambali menyampaikan bahwa pihaknya telah sejak lama aktif dalam upaya pengendalian inflasi. Bersama Bupati Boalemo, Drs. Rum Pagau, ia membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang secara rutin memantau harga di pasar tradisional maupun modern. Pemerintah Kabupaten Boalemo juga menggagas pelaksanaan pasar murah di berbagai kecamatan untuk menjaga kestabilan harga dan memastikan keterjangkauan kebutuhan pokok bagi masyarakat.
Di tengah keterbatasan anggaran, Pemkab Boalemo tetap konsisten mendukung program strategis nasional, khususnya ketahanan pangan yang menjadi prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto. Berbagai program unggulan terus digalakkan di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan sebagai upaya memperkuat basis ekonomi masyarakat.
Dalam Munas perdana ASWAKADA ini, Wakil Walikota Surabaya, Armuji (Cak Ji), secara aklamasi ditetapkan sebagai Ketua Umum ASWAKADA periode 2025–2030. (FM)
