Sulut, XposeTV -Pengembangan dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sulawesi Utara, yaitu KEK Industri dan KEK Pariwisata Likupang, menghadapi tantangan berat yang mengancam harapan masyarakat akan kemandirian dan daya saing daerah. Ventje Pinontoan menyatakan bahwa kedua KEK, yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi Sulut (YSK-VICTORY), masih bagaikan mitos akibat kurangnya dukungan penuh dari pemerintah pusat, baik dalam regulasi maupun insentif modal.
Permasalahan utama, menurut Pinontoan, adalah status kepemilikan tanah di kawasan kedua KEK yang bertahun-tahun tidak kunjung tuntas. Di KEK Likupang, terdapat tanah milik negara yang kontraknya telah habis namun masih ditahan oleh sebuah BUMN, menghambat perencanaan kawasan oleh Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus. Sementara itu, KEK Industri juga terhambat masalah serupa, berpotensi mengganggu iklim investasi.
Delbert Mongan, menekankan perlunya percepatan regulasi dan penunjukan pengelola KEK yang memiliki kemampuan khusus untuk menarik investasi, baik di sektor pariwisata maupun industri. Ia mengkritik kinerja Dewan KEK yang dianggap “tidur nyenyak” serta instansi terkait seperti Dinas Perdagangan dan Industri bersama Bappeda yang dinilai kurang proaktif. Mongan mendesak agar Master Plan dan peta jalan KEK diseriusi, termasuk pengamanannya dalam tata ruang dan perjuangan alokasi dana.
Lebih lanjut, Mongan menyarankan agar Tim Koordinasi Keasistenan Dua Pemprov bergerak cepat, mengganti Perusahaan Daerah Pengelola KEK yang dianggap lamban, dan segera melakukan pembaharuan badan usaha daerah. Ia meyakini KEK Industri berpotensi menjadi ruang terbuka bagi pabrik terbesar di Indonesia dan membuka pintu ekspor-impor lebar. Untuk KEK Likupang, ia mengusulkan pembukaan akses jalan lurus dari Bandara Sam Ratulangi, meski pembebasan tanah sebelumnya terkendala kurangnya dukungan anggaran pusat, padahal investor sudah antri. Dukungan pusat yang dijanjikan triliunan rupiah pun dinilainya belum kunjung tiba.
Ventje Pinontoan menyebut kondisi ini sebagai tantangan terbesar bagi YSK-VICTORY. Ia menyarankan pembentukan Tim Terpadu untuk mengamankan kedua KEK, melibatkan TNI-Polri, dan menciptakan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi, serta Kabupaten/Kota. Namun, Pinontoan menyatakan keyakinannya bahwa jika persoalan ini ditangani langsung oleh Gubernur Yulius Selvanus yang dekat dengan Presiden RI Prabowo Subianto, penyelesaian dapat diwujudkan.(Rusli Datu)
