XposeTV//JAKARTA — Tahun ini, Kabupaten Boalemo menjadi salah satu daerah di Provinsi Gorontalo yang mendapat alokasi Program Nasional Pembangunan Sekolah Rakyat Unggulan (SRU) dan Sekolah Garuda dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Sebagai tindak lanjut dari program strategis nasional tersebut, Bupati Boalemo Drs. Rum Pagau bersama Sekretaris Daerah Sherman Moridu dan Kepala Dinas PUPR Supandra Nur, ST, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos).
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sosial RI Drs. H. Saifullah Yusuf menyampaikan beberapa poin penting terkait pembangunan Sekolah Rakyat Unggulan di Boalemo. Salah satunya adalah permintaan kepada Pemkab Boalemo untuk segera membuka rintisan Sekolah Rakyat Unggulan, sambil menunggu pembangunan sarana dan prasarana secara permanen.
Untuk mendukung hal itu, Pemerintah Kabupaten Boalemo telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 10 hektar di Desa Bongo 3, Kecamatan Wonosari, yang akan diperuntukkan bagi pembangunan SRU jenjang SD, SMP, dan SMA. Sementara itu, untuk pembangunan Sekolah Garuda, telah tersedia lahan sekitar 20 hektar.
Saat ini, Pemkab Boalemo telah merealisasikan pembukaan kelas rintisan SRU untuk jenjang kelas 1 SD dan kelas 7 SMP, sebagai bagian dari implementasi awal program. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pun memberikan apresiasi tinggi terhadap kerja cepat Bupati Rum Pagau dalam mendukung sektor pendidikan, khususnya dalam upaya peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat pra sejahtera yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2.
Sekda Boalemo Sherman Moridu menjelaskan bahwa pembelajaran untuk rintisan SRU saat ini dipusatkan di Balai Diklat BKPSDM, yang terletak di Desa Tutulo, Kecamatan Botumoito.
“Untuk sementara, proses belajar mengajar bagi siswa Sekolah Rakyat Rintisan dipusatkan di Balai Diklat BKPSDM, sambil menunggu pembangunan fasilitas pendidikan permanen di Kecamatan Wonosari,” ujar Sherman Moridu.
Penerimaan siswa pada SRU Rintisan ini juga diprioritaskan untuk masyarakat pra sejahtera, sesuai dengan arahan pemerintah pusat dalam mendukung pemerataan akses pendidikan nasional.(FM)
