XPOSE TV//Sumbawa Barat, NTB – Polemik Eks Tir Trans Desa Tambak Sari, Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W.Musyafirin, MM., Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kementerian/Lembaga, Pemprop NTB dan Perwakilan Masyarakat Desa Tambak Sari kecamatan poto Tano Sumbawa Barat.
Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W.Musyafirin, MM., didampingi oleh Sekretaris Daerah H. Amar Nurmansyah, ST., M.Si, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Slamet Riadi, dan Camat Poto Tano Abdullah menghadiri kegiatan dalam Rapat Koordinasi di Gedung Bina Graha, Komplek Istana Kepresidenan, pada hari Selasa, (09/01/2024) Pkl 13.30 15.30 WIB.
Adapun agenda pertemuan tersebut yaitu dalam rangka Pendalaman Usulan dan Laporan Paguyuban Masyarakat Eks TIR Transmigrasi Desa Tambak Sari, Kec Poto Tano, Kab. Sumbawa Barat kepada Kantor Staf Presiden (KSP). Sebelumnya Tim KSP telah melakukan verifikasi lapangan pada 30 Mei s.d 20 Juni 2022 terkait permohonan transmigrasi ulang dan redistribusi tanah objek reforma agrarian (TORA).
Peserta yang hadir dalam kesempatan tersebut yaitu Tenaga Ahli Madya Kedeputian II KSP, pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Direktur Perencanaan dan Perwujudan Kawasan Transmigrasi, Direktur pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Direktur Pengaturan dan Penetapan Atas Tanah Dan Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.
Menanggapi apa yang menjadi laporan Paguyuban, Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W.Musyafirin, MM., menyampaikan bahwa persoalan tersebut kelihatan sangat sederhana tapi sangat pelik. Bupati berharap agar apa yang dilakukan oleh Paguyuban saat ini harus diperkuat legal standingnya, apakah ini benar benar mewakili Eks Tir Trans. Karena selain paguyuban ada juga Namanya komunitas yang mengklaim dirinya sebagai kelompok yang menaungi Eks Tir Trans juga.
Terkait dengan usulan transmigrasi ulang, Bupati menyampaikan bahwa setelah dilakukannya pengecekan ke lapangan, mereka Komunitas Eks Tir menolak hal tersebut. Mereka tidak mau untuk di masukkan dalam program transmigrasi ulang. Di sisi lain lokasi yang diharapkan menjadi tempat transmigrasi ulang di Desa Talonang juga terdapat persoalan. Ada 600 hektar lahan Transmigrasi yang saat ini di klaim sebagai tanah adat dan sudah diperjualbelikan. Oleh karenanya mereka menolak jika dilaksanakannya program transmigrasi ulang di Desa Talonang Baru kecamatan Sekongkang kabupaten Sumbawa barat.
