Komisi II DPRD Kabupaten Ngawi Mengadakan FGD Dengan Forum Petani Hutan 

xposeTV.live // Ngawi – Komisi II DPRD Kabupaten Ngawi mengadakan Focus Group Discussion (FGD), Hadir dalam ruang rapat para pihak terkait, dengan penyampaian beberapa materi perihal permasalahan lahan garapan yang berada di hutan sekitaran Desa Plosolor, Kecamatan Karang Jati, Ngawi.kamis 13/11/2025.

Yang mana pada sebelumya pada tahun 2004 Masyarakat telah menggarap lahan dimaksud, bahkan menurut keterangan dari Mbah Kasimun (71) salah satu sesepuh, yang juga penggarap lahan tersebut, Ia bersama para warga yang lain, sudah mengerjakan lahan itu sejak tahun 1965 paska gestapu.

” Saya sejak masih remaja sudah ikut bapak saya ke ladang di hutan Desa Plosolor, itu pada tahun 1965 paska gestapu”. Ucap Mbah Mun Sapaan akrabnya.

Naryo selaku ketua Forum Petani Hutan menyampaikan harapanya kepada DPRD Kabupaten Ngawi untuk bisa mendapatkan kembali lahan garapanya.

” Kami hadir di sini bersama rekan-rekan sekaligus mewakili apa keinginan warga masyarakat petani penggarap lahan dengan harapan bisa kembali bertani pada lahan yang saat ini di tanami tebu oleh PTPN”. Ujarnya.

Sunaryo yang mewakili pihak LMDH mengatakan bahwa dirinya tidak banyak mengetahui terkait alih garap antara Perhutani kepada PTPN.

” Saya tidak begitu paham secara detail berkaitan dengan proses peralihan lahan dari Perhutani ke PTPN. Sebab itu menjadi kewenagan dari KPH Perhutani Ngawi”. Ungkapnya.

Sojo perwakilan Komisi II DPRD Kabupaten Ngawi yang membidangi pertanian menyampaikan bahwa pihaknya sejauh ini baru mengetahui jika ada banyak peasalahan terkait dengan lahan di Kecamatan Karang Jati.

” Saya baru tahu kalau ada banyak persolan lahan di Kecamatan Karang Jati. Pada surat permohonan audensi memang tertulis untuk menghadirkan Perhutani dan PTPN. Namun kami tidak punya kewenangan untuk itu”. Ungkap anggota dewan dari fraksi PDIP ini.

lebih lanjut Ia mengatakan akan menyampaikan kepada pimpinan terkait hasil pertemuan hari ini.

” Saya akan sampaikan kepada Pimpinan hasil pertemuan hari ini untuk bisa ditindak lanjuti dan dikordinasikan dengan pihak Perhutani dan PTPN. Kami harap warga desa plosolor terus solid dan bersatu untuk memperjuangkan hak pengelolahan lahan”. Tegasnya.

Sebagai informasi bahwa Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Ngawi saat ini sedang menjadi tersangka Dugaan Korupsi dan Gratifikasi dan dalam masa penahanan.

Setelah beberapa aspirasi disampaikan, rapat Audensi ditutup dengan penandatanganan notulensi berita acara kesimpulan hasil rapat.

Yang mana pada awalnya pihak komisi II enggan untuk membuat berita acara, namun setelah didesak terus oleh para Audiens, akhirnya berita acara dibuat dan pihak dewan juga tidak mau mengetik, melainkan menyuruh kepada ketua Forum Petani Hutan sebagai penulisnya.

Surat balasan audensi kepada Forum Petani Hutan Desa Plosolor, sehari sebelum rapat digelar, baru dikirimkan, hal ini menjadi tanda tanya besar ada apa dan kenapa ?! dan yang bertanda tangan bukan ketua Komisi II melainkan Ketua DPRD Kabupaten Ngawi.

H. Yuwono Kartiko S.E, M.SI. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa Ia akan mengurus prihal surat balasan tersebut.

” Soal balasan ini saya akan urus supaya tidak terjadi dilain hari, Ini kesalahan administrasi yang bisa fatal nantinya. Terima kasih infonya”. Ucapnya.

Saat ditanya apakah Ketua DPRD akan ada tindakan lebih lanjut terkait dengan perhomonan dari Forum Petani Hutan untuk mengahadirkan para pihak terkait yaitu Perhutani dan Pihak PTPN.

Yuwono mengatakan ” Nanti mungkin Saya lewat Pak Sojo komunikasinya. Beliau selain komisi II juga paham dengan permasalahan tersebut”. Ujarnya Ketua Dewan dari Fraksi PDIP.

DPRD secara kewenangan dan tupoksinya adalah menjadi pembela Rakyat dalam memperjuangkan hak berkeadilan bagi Masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang layak, dalam hal ini sebagai petani penggarap lahan hutan.

” Terkait dengan para pihak yang semestinya dihadirkan dalam Audensi, sudah jelas secara kewilayahan itu menjadi tugas dan tanggung jawab, serta kewenangan wakil rakyat di daerah, objek permasalahanya juga jelas berada di wilayah kerja DPRD Kabupaten Ngawi, bukan di luar angkasa”. Ujar Agus Adianto selaku pihak yang ditunjuk oleh Warga sebagai juru bicara pendamping.