JAKARTA,XPOSETV.com– Gagasan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 versi asli kembali menguat. Puluhan tokoh nasional yang terdiri dari aktivis,akademisi, dan advokat berkumpul dalam sebuah pertemuan di kawasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Selasa (14/4), guna melanjutkan pemikiran almarhum Try Sutrisno terkait arah ketatanegaraan Indonesia.
Pertemuan tersebut menjadi ruang konsolidasi berbagai pihak yang memiliki pandangan serupa tentang pentingnya mengembalikan fondasi ideologis negara melalui penguatan konstitusi dan sistem kelembagaan. Sejumlah tokoh yang hadir di antaranya dr.Zulkifli S.Ekomei, Yudhie Haryono, Ichsanudin Noorsy, Wati Imhar,Hardjuno Wiwoho,serta politisi Partai Ummat Gamari Soetrisno.
Anak kedua almarhum,Taufik Dwicahyono (Cheppy), turut hadir dan menyatakan bahwa keikutsertaannya merupakan bagian dari upaya meneruskan amanat sang ayah.
Tentu, niat kami berkumpul di sini adalah untuk melanjutkan apa yang telah diperjuangkan Pak Try Sutrisno, yakni kembali ke Pancasila dan UUD 1945 asli,” ujar dr. Zulkifli usai pertemuan.
Ia menjelaskan,forum tersebut merupakan kelanjutan dari berbagai kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan di sejumlah daerah untuk mengedukasi masyarakat mengenai dampak perubahan UUD 1945 serta urgensi kembali ke naskah awal.
Menurutnya,jika gerakan ini dapat diorganisasi secara sistematis, maka berpotensi menjadi kekuatan alternatif dalam menjaga arah bangsa.
Sementara itu,pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho menyoroti pentingnya menghidupkan kembali peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), termasuk kewenangan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Ia menilai,sejak GBHN dihapus, arah pembangunan nasional menjadi tidak konsisten karena bergantung pada visi masing-masing pemerintahan.
Tanpa GBHN,arah pembangunan bisa berubah setiap lima tahun sesuai kepentingan politik kekuasaan,” kata Hardjuno.
Ia juga mengkritik pengelolaan fiskal negara yang dinilai belum sepenuhnya berorientasi pada pembangunan jangka panjang. Menurutnya,anggaran negara kerap terserap untuk program jangka pendek yang berkaitan dengan kepentingan elektoral.
Ribuan triliun dalam 5 s/d 10 tahun habis untuk program yang tidak dirancang sebagai desain besar bangsa seperti saat masih ada GBHN, ujarnya.
Dalam pandangan para peserta, penguatan kembali MPR sebagai lembaga strategis dinilai penting, termasuk kewenangannya dalam menetapkan UUD, GBHN, serta memilih dan menetapkan presiden sebagai mandataris.
Gagasan tersebut juga mencakup usulan menghadirkan kembali unsur utusan golongan dalam struktur MPR guna memperluas representasi masyarakat di luar partai politik.
Sebagaimana diketahui,Try Sutrisno semasa hidupnya dikenal konsisten mendorong penguatan fondasi negara melalui kembali ke UUD 1945 dengan pendekatan adendum, bukan perubahan total terhadap struktur dasar.
Ia juga mengatakan pentingnya haluan negara sebagai pedoman pembangunan jangka panjang agar arah kebijakan nasional tidak mudah berubah setiap pergantian pemerintahan.
Para peserta menegaskan,gagasan ini bukan semata nostalgia masa lalu, melainkan upaya menghadirkan kembali arah pembangunan nasional yang lebih terarah,transparan,dan berkelanjutan, tanpa mengabaikan prinsip prinsip konstitusional yang berlaku.(Stevani)
