Manado, XposeTV – Kominfo sulut bantah tuduhan james tuuk soal pengelolaan anggaran media. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), memberikan sanggahan tegas terhadap berbagai tuduhan yang dilayangkan James Tuuk terkait pengelolaan anggaran kerja sama media. Bantahan ini disampaikan menanggapi pernyataan Tuuk yang dianggap tidak akurat dan menimbulkan dampak negatif.
Dalam penjelasannya, Kominfo Sulut membantah keras klaim Tuuk bahwa terdapat pembayaran jasa influencer menggunakan anggaran Kominfo. Disebutkan bahwa klaim tersebut “tidak terbukti” dan Tuuk dianggap “gagal paham” terhadap struktur anggaran. Kominfo menegaskan bahwa mata anggaran yang digunakan adalah untuk pembayaran kerja sama media, bukan influencer, dan prosesnya sesuai ketentuan.
“Kami menolak tuduhan serampangan dan penghakiman sepihak. Semua proses penganggaran dibahas dan disetujui oleh DPRD Sulut, ditetapkan melalui Perda, serta diawasi ketat oleh Inspektorat Provinsi tiga kali setahun dan BPK-RI. Tidak ada prosedur yang dilanggar,” tegas pernyataan tersebut. Ditekankan bahwa selama tahun 2023, Kominfo bahkan tidak menerima catatan temuan dari Inspektorat atau BPK.
Kominfo juga menyoroti dampak negatif dari pernyataan Tuuk terhadap kinerja pegawannya. Disebutkan bahwa tekanan yang terjadi menyebabkan bendahara dinas jatuh sakit dan kesulitan bekerja, serta memicu kekendoran dan rasa tidak didukung di kalangan staf. “Ini tragis bagi kami. Staf kami bekerja keras dan banyak prestasi telah dicapai, termasuk keberhasilan menjaga kerukunan selama pemilu/pilkada dan 11 tahun berturut-turut meraih opini WTP dari BPK,” jelasnya.
Baca juga: kapolsek-aertembaga-pimpin-penangkapan-pelaku-penggelapan-motor-di-bitung/
Lebih jauh, Kominfo mengkritik cara Tuuk dalam menyampaikan pendapat yang dinilai arogan dan tidak mencerminkan semangat kekeluargaan Sulut. Mereka mengingatkan prinsip “Torang Samua Basudara” (Kita Semua Bersaudara) dan budaya “balas kejahatan dengan kebaikan” yang dijunjung tinggi di daerah ini. “Sulut adalah barometer toleransi dan kerukunan. Kami mengajak semua pihak, termasuk Bung James, untuk menjaga hal ini dan meninggalkan gaya politik ‘tarkam’ (tradisional, kolot, dan murahan),” imbau pernyataan itu.
Kominfo menegaskan kesiapannya untuk diperiksa lebih lanjut secara profesional. “Kami siap diperiksa dokumennya. Semua dokumen terkait kerja sama dengan 103 media telah diserahkan dan tidak ada indikasi kerugian negara. Pembayaran dilakukan langsung ke rekening perusahaan, bukan pribadi, dan tidak untuk media sosial,” pungkasnya.
Sementara itu, upaya XposeTV untuk mengonfirmasi langsung tanggapan James Tuuk terkait bantahan dan berbagai tuduhan ini belum mendapatkan respons hingga berita ini diturunkan.*Rusli Datu*
