“Karena sebelumnya sudah kedinas sosial hanya ditemui oleh kabid, begitu juga ketika publik hearing dengan DPRD kepala dinas sosial juga tidak hadir,” ungkapnya.
Seharusnya, kata dia, pemerintah kabupaten Lamongan dalam hal ini dinas terkait harus cepat merespon setiap persoalan yang timbul di masyarakat akibat kebijakan yang kurang tepat, termasuk terkait penyaluran BLT DBHCHT yang banyak menimbulkan kegaduhan.
“Untuk itu, kami mewakili DPRD akan mengundang OPD/Dinas terkait dan teman-teman PMII dalam publik hearing untuk menyelesaikan carut marut terkait dana BLT DBHCHT, dengan harapan nanti kalau ditemukan adanya data yang tidak tepat sasaran dan penyelewengan akan segera dievaluasi dan di perbaiki. Sehingga ke depan dalam penyaluran BLT DBHCHT tepat sasaran dan tidak muncul penyelewengan serta tidak menimbulkan gejolak di masyarakat,” beber Anshori politisi asal kecamatan turi
Politisi Partai Gerindra itu juga mengungkapkan, dengan adanya publik hearing ke depan persoalan penyaluran BLT DBHCHT benar-benar clear, yaitu data tepat sasaran dan tidak ada penyelewengan, seperti yang ditemukan dan disampaikan teman-teman PMII.
“DPRD Lamongan berkomitmen akan terus mengawal apa yang diperjuangkan teman-teman PMII, apa yang diperjuangkan teman-teman PMII ini kami nilai sebagai masukan dan kepedulian PMII terhadap kabupaten Lamongan ke depan, dan seharusnya apa yang disampaikan teman-teman PMII Lamongan ini harus kita sikapi dengan bijak dan direspon secara cepat oleh dinas-dinas terkait, sehingga persoalan-persoalan yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat cepat terselesaikan” tandas Anshori Wakil Ketua DPC.Partai Gerindra
Xtv- PCS Demo BLT Cukai Tidak Tepat Sasaran Begini Liku-Likunya Buruan Baca Supaya Faham
