Expose TV, Ponorogo – Ratusan massa yang tergabung dalam Konsorsium LSM Ponorogo menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Ponorogo. Massa membawa poster dan spanduk sambil berjalan kaki menuju kantor dewan untuk menyampaikan kritik terhadap program pemerintah pusat, khususnya MBG dan kebijakan terkait KDMP yang mereka nilai kurang transparan dalam pengelolaan anggaran.
Sejak awal kegiatan, suasana aksi terlihat ramai dan penuh pengawalan aparat keamanan. Para peserta aksi secara bergantian menyampaikan orasi menggunakan pengeras suara. Mereka menyuarakan tuntutan terkait kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat kecil, terutama tenaga honorer dan sektor pendidikan. Massa juga meminta DPRD Kabupaten Ponorogo meneruskan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat.
Ketua Koordinator Lapangan, Anom, menilai program MBG terlalu membebani anggaran negara di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit. Ia menyoroti besarnya anggaran MBG yang disebut mencapai ratusan hingga triliunan rupiah. Menurutnya, pemerintah seharusnya memprioritaskan anggaran tersebut untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti kesejahteraan tenaga honorer dan dunia pendidikan.
“Masuk SPPG baru gaji bisa tiga juta, rencana mau PPPK. Lalu, di mana letak keadilan bagi guru honorer yang sudah lama mengabdi?” ujar Anom saat menyampaikan orasi di depan massa aksi.
Ia menyoroti kondisi guru honorer yang hingga kini belum memperoleh kesejahteraan yang layak. Sebelum aksi berlangsung, pihaknya mengaku sempat bertemu seorang guru honorer yang menangis karena selama puluhan tahun mengajar hanya menerima penghasilan sekitar Rp250 ribu per bulan. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan ketimpangan yang masih terjadi dalam kebijakan pemerintah.
Selain mengkritik program MBG, massa aksi juga menyampaikan kekhawatiran terkait kabar penghapusan PPPK. Mereka menilai kebijakan tersebut dapat memperburuk nasib tenaga honorer dan membuat masyarakat kecil semakin sulit mendapatkan kepastian pekerjaan maupun kesejahteraan.
Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menerima perwakilan massa dalam audiensi di gedung dewan. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa DPRD siap menampung dan meneruskan seluruh aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
“Kami di dewan akan mengantarkan apa yang tadi menjadi aspirasi panjenengan semua untuk disampaikan ke pusat,” ujar Dwi Agus Prayitno di hadapan peserta aksi.
Melalui aksi tersebut, massa berharap pemerintah pusat mendengar kritik dan masukan yang mereka sampaikan. Mereka juga berharap pemerintah menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil, khususnya tenaga honorer dan sektor pendidikan yang masih membutuhkan perhatian lebih besar. (Tris)
