Pengakuan (RD) yang mengungkap dugaan praktik tidak transparan dan kondisi makanan yang tidak layak ini semakin memperjelas adanya permasalahan serius dalam pengelolaan anggaran dan pemenuhan kebutuhan atlet di Sulawesi Selatan. Sejumlah pihak mendesak agar kasus ini segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang, termasuk melakukan audit independen terhadap penggunaan anggaran.
Potensi Pelanggaran Hukum
Jika dugaan ini terbukti, tindakan pemotongan dana yang tidak sesuai ketentuan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, khususnya dalam pengelolaan anggaran negara. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindakan penggelapan atau penyalahgunaan anggaran dapat dikenakan pidana. Selain itu, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Tuntutan Atlet dan Masyarakat
Selain masalah anggaran, perhatian publik kini tertuju pada kondisi para atlet yang tidak hanya mengalami pemotongan uang saku, tetapi juga menerima perlakuan yang jauh dari standar layak, baik dari segi makanan maupun fasilitas lainnya. Para atlet dan masyarakat Sulawesi Selatan kini menuntut transparansi, keadilan, serta perbaikan fasilitas bagi para atlet. Mereka mendesak adanya audit independen terkait penggunaan anggaran dan perbaikan fasilitas makanan serta layanan yang diberikan kepada atlet selama masa persiapan hingga kompetisi.
