XPOSE TV//Pontianak, Kalimantan Barat – Dr. Herman Hofi kritik rencana pembangunan Sekolah rakyat di pontianak. Menanggapi pernyataan wali kota Pontianak pak Edi Rusdi Kamtono tentang ada rencana membangun Sekolah Rakyat di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Jumat (11/4/2025).
“Rencana Pembangunan sekolah rakyat tersebut merupakan program pemerintah pusat bukan program Edi.” Ujar Dr Herman.
Untuk mendukung program tersebut Pemkot Pontianak telah menyiapkan lahan seluas 4,5 hektare di Kecamatan Pontianak Utara pembangunan Sekolah Rakyat ini. Upaya pemerataan akses pendidikan berkualitas, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kalau konsep dasarnya sekolah rakyat diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah alias miskin seperti nya kurang bijak dan bahkan kontra produktif dengan tujuan pendidikan nasional. Apalagi sekolah rakyat akan dirancang tidak hanya sebagai tempat belajar. Tetapi juga akan menyediakan asrama bagi siswa yang membutuhkan tempat tinggal.
Dan yang lebih aneh lagi mengapa program sekolah rakyat ini dibawah kementerian sosial bukan Kementerian Dikbud. Pembangunan sekolah rakyat yang ditujukan khusus untuk masyarakat miskin memang tampak sebagai upaya mulia untuk memperluas akses pendidikan atau pemerataan pendidikan.
Namun, jika tidak dirancang dengan penuh kehati-hatian dengan pisau analisis yang tajam serta tidak diiringi dengan upaya peningkatan kualitas dengan, persiapan guru, dan tenaga non kependidikan yang memadai maka di khawatirkan akan melahirkan masalah baru di dunai pendidikan kita. Dibeberapa sekolah di kota pontianak aja kekurang guru.
Hal ini di khawatirkan kebijakan ini justru bisa menimbulkan persoalan atau beban baru bagi pemkot sementara institusi pendidikan dibawah kewenangan pemkot banyak hal yg harus dibenahi terutama guru dan tenaga non kependidikan.
Selain intu kalau formulasinya tidak hati-hati melalui kajian yang komprehensif justru akan melahirkan bentuk diskriminasi terselubung antara warga kaya dan miskin.
Pemisahan institusi pendidikan berdasarkan latar belakang ekonomi menciptakan degradasi sosial sejak usia dini. Anak-anak dari keluarga kurang mampu cenderung berkumpul di sekolah rakyat dengan fasilitas seadanya, sementara anak-anak dari keluarga mampu menikmati pendidikan berkualitas di sekolah swasta atau unggulan. Akibatnya, perbedaan kualitas pendidikan sejak dini akan menghasilkan ketimpangan kemampuan dan daya saing di masa depan.
Selain itu. Persoalan lain yang timbul adalah akan lahir stigma sosial terhadap sekolah rakyat seringkali melekat kuat di masyarakat. Sekolah tersebut kerap dipandang sebagai ‘sekolah kelas dua’ yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu, bukan karena pilihan kualitas. Pandangan ini berisiko menurunkan rasa percaya diri siswa dan memperkuat stereotipe negatif tentang kemiskinan.
Sistem seperti ini bisa memperkuat lingkaran setan kemiskinan. Ketika anak-anak miskin hanya mendapat pendidikan minim, mereka cenderung tidak bisa bersaing di dunia kerja atau pendidikan tinggi. Ini memperkecil peluang mobilitas sosial dan memperbesar ketimpangan antar kelompok ekonomi.
Dengan demikian, Konsepnya sekolah rakyat ini harus betul-betul ada upaya serius untuk menyetarakan kualitas dengan sekolah lain, hal ini untuk mengantisipasi agar tidak menjadi bentuk ketidakadilan struktural. Kebijakan pendidikan seharusnya tidak hanya memberikan akses, tetapi juga kesetaraan mutu, agar semua anak apa pun latar belakangnya memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil.
Namun tentu sebagai warga kota berharap agar program ini tidak menjadi beban daerah terutama terkait anggaran nya.
Red: Mamad
