XposeTV//, Banyuwangi – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Macan Putih Banyuwangi melakukan aksi unjuk rasa dan menyampaikan aspirasi serta menuntut pencopotan Nafiul Huda, S.Sos,Msi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Banyuwangi di sekitar kantor Bupati Banyuwangi, Rabu (24/08/2022).
Sebelum melakukan aksi demonstrasi di Kantor Bupati peseta aksi demo juga sempat mendatangi kantor BKD Banyuwangi yang beralamat di jalan Agus Salim. Mereka bergantian melakukan orasi meminta Nafiul Huda untuk mundur dari jabatannya.
Baca Juga: Kemeriahan Lomba 17 Agustus Warga RT.02 Kel. Rawabuntu, Serpong, Ini yang Mereka Lakukan!
Baca Juga: Pondok Aren Berkibar, 3.522 Meter Bendera Merah Putih Kolosal Terbentang di Situ Parigi Kota Tangsel
Bertempat di halaman kantor BKD dan berlanjut di depan gerbang kantor Pemda Banyuwangi masa aksi menuntut agar Nafiul Huda, S.Sos, M.Si segera dicopot dari jabatannya sebagai Kepala BKD.
Dalam aksi unjuk rasa, pendemo membentangkan banner copot Kepala BKD Banyuwangi hingga mendukung Aparat Penegak Hukum (APH) untuk adili koruptor.
Dalam poster para pengunjuk rasa itu juga tertulis agar Pemkab Banyuwangi membersihkan bandit-bandit dan penjilat dalam demokrasi.
Hal tersebut merupakan imbas dari adanya dugaan jual beli jabatan dan pelanggaran kode etik terkait kekosongan jabatan dalam beberapa satuan kerja yang hingga kini masih di pimpin oleh Plt (Pelaksana tugas).
Suparmin.
Koordinator Aksi Demontrasi bersama para peserta saat aksinya di pintu utara kantor Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi ditemui oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuwangi H Mujiono untuk meminta audensi dalam menyampaikan tuntutan mereka.
Suparmin membeberkan alasan pihaknya mendesak Bupati Banyuwangi segera mencopot Kepala BKD. “Karena Kepala BKD diduga telah banyak sekali melakukan maladministrasi,” kata Suparmin.
“Ada beberapa kursi kosong untuk jabatan Kepala Sekolah SD dan SMP yang berimbas bisa merugikan peserta didik ketika selesai menyelesaikan pendidikan karena tidak ada yang menandatangani ijazahnya, dan juga di beberapa satker adanya kekosongan jabatan yang hanya di kepalai oleh Pelaksana tugas, ini merupakan pelanggaran kode etik serius” ucap Suparmin.
Baca Juga: DPC Hipakad Tangsel Menghadiri Komsos KBT di Kodim 0506 Tangerang
Secara administratif kekosongan jabatan dalam Satuan Kerja dipimpin oleh Plt itu hanya secara periodik ( sementara ), tapi yang terjadi malah dipimpin Plt bertahun tahun. Ditambah lagi ada informasi dari beberapa sumber bahwa adanya oknum yang meminta proyek ke Kepala BKD.
Sementara itu Sekda Kabupaten Banyuwangi menerima perwakilan aksi dalam pertemuan di ruang Rapat Sekda, sebelumnya hal ini sudah disampaikan ke Sekretaris Daerah ( Sekda ) melalui surat dan secara lisan.
“Semua aspirasi dan tuntutan ini sudah disampaikan langsung tadi ke Pak Sekda, dan beliau akan segera mengevaluasi kinerja BKD serta menyampaikan kepada Bupati.
( diek/krisna )
