Gorontalo,XPOSETV.com– Beredarnya video warga Tolangohula yang berontak di kantor PT PG Gorontalo memicu perhatian publik dan memperlihatkan akumulasi kekecewaan masyarakat yang merasa diabaikan saat ingin berdialog langsung dengan pimpinan perusahaan.
Peristiwa itu terjadi di kantor PT PG Gorontalo pada Selasa (3/2/2026), ketika Yusuf, warga Desa Gandaria, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, didiamkan berjam-jam tanpa kepastian.
Dalam video yang kini beredar, tampak Yusuf meluapkan emosi setelah menunggu lama namun tidak kunjung dipertemukan dengan pihak manajemen perusahaan. Yusuf menilai sikap tersebut sebagai penolakan halus yang dilakukan secara sistematis terhadap aspirasi masyarakat lokal.
Kepada media, Yusuf menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan untuk membuat kegaduhan. Warga datang dengan itikad baik untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dan bermartabat, khususnya terkait penolakan tenaga kerja lokal dalam proses perekrutan PT PG Gorontalo, yang justru dinilai lebih mengutamakan pekerja dari luar daerah.
Namun harapan untuk berdialog pupus. Hingga berjam-jam menunggu, tak satu pun pimpinan perusahaan keluar menemui warga. Situasi itulah yang kemudian memicu kekecewaan dan luapan emosi sebagaimana terekam dalam video yang beredar.
“Kalau memang tidak mau menemui kami, sampaikan saja secara terbuka. Jangan didiamkan seperti ini. Cara ini terasa seperti penolakan yang disengaja,” ujar Yusuf.
Menurut Yusuf, tindakan membiarkan warga menunggu tanpa kejelasan bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan mencerminkan pola ketertutupan PT PG Gorontalo terhadap suara masyarakat sekitar. Ia menilai, cara tersebut menjadi bentuk penolakan yang dibungkus secara halus, namun berdampak langsung pada tertutupnya ruang dialog.
Yusuf menegaskan, warga hanya ingin bertemu General Manager atau pimpinan yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, bukan sekadar diarahkan kepada staf yang tidak bisa memberi kepastian.
Selain itu, ia menyoroti kejanggalan dalam proses penerimaan karyawan. Menurutnya, kalaupun warga lokal diterima, pasti tidak sesuai dengan latar belakang atau bidang keahlian. Kondisi ini semakin memperkuat dugaan adanya penolakan halus terhadap masyarakat sekitar.
Lebih jauh, Yusuf mengingatkan bahwa dampak operasional pabrik dirasakan langsung oleh warga Tolangohula.
“Limbah pabrik itu kami warga lokal yang hirup tiap hari. Jalan rusak akibat mobil perusahaan juga kami yang menanggung. Tapi saat penerimaan karyawan, justru warga luar daerah yang diprioritaskan,” tegasnya.
Keluhan serupa disampaikan Rizki. Ia mempertanyakan alasan penolakan warga lokal yang kerap dikaitkan dengan nilai atau persyaratan administratif.
“Kalau alasannya nilai, kenapa almarhum bapak saya dulu bisa menjabat sebagai HRD, padahal hanya lulusan SD? Ini membuktikan bahwa persoalan sebenarnya bukan nilai di atas kertas, tapi soal kualitas dan kepercayaan,” ujarnya.
Rizki menegaskan, aksi warga yang terekam dalam video bukanlah bentuk anarkisme, melainkan luapan kekecewaan akibat tertutupnya ruang dialog.
“Kami ingin bicara dengan pimpinan, bukan dioper-oper. Kalau perusahaan sebesar ini tidak mau mendengar masyarakat di sekitarnya, lalu ke mana lagi kami harus mengadu?” ungkapnya.
Aksi menunggu berjam-jam tanpa kepastian, yang berujung pada protes dan terekam dalam video, semakin menguatkan keyakinan warga bahwa aspirasi masyarakat Tolangohula belum dianggap penting oleh PT PG Gorontalo. Warga khawatir, jika pola komunikasi tertutup ini terus berlangsung, konflik antara perusahaan dan masyarakat sekitar akan semakin membesar.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT PG Gorontalo belum memberikan keterangan resmi terkait insiden tersebut, termasuk soal video warga yang beredar luas maupun komitmen perusahaan untuk membuka ruang dialog secara terbuka.
Warga Tolangohula menegaskan akan terus memperjuangkan hak dan aspirasi mereka, serta mendesak pemerintah daerah agar segera turun tangan memfasilitasi dialog yang adil, transparan, dan berkeadilan antara perusahaan dan masyarakat(tim)
