Permintaan Investigasi Menyeluruh terhadap Proyek Revitalisasi Sekolah di Sulut

Manado, XposeTV– Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) secara resmi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan dan penelusuran komprehensif terhadap seluruh proyek revitalisasi sarana pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 di Provinsi Sulawesi Utara. Desakan ini disampaikan oleh Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat INAKOR, Rolly Wenas.

Permintaan tersebut dilayangkan menyusul temuan dan pengakuan mengejutkan dari salah seorang kepala sekolah penerima proyek. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tumpaan secara terbuka mengaku bahwa dalam pelaksanaan proyek revitalisasi tersebut terdapat mekanisme keuntungan serta penyerahan sejumlah dana yang nilainya mencapai sekitar Rp100 jutaan.

Rolly Wenas menegaskan bahwa pengakuan kepala sekolah itu merupakan fakta krusial yang harus ditindaklanjuti. Ia menjelaskan, dalam mekanisme pengelolaan proyek negara yang sehat dan transparan, tidak dikenal istilah “keuntungan proyek” yang boleh dibagi-bagikan atau diserahkan oleh kepala sekolah maupun pihak pelaksana lainnya. “Ini bukan isu yang kami bangun sendiri. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh kepala sekolah penerima proyek,” ujar Rolly.

Oleh karena itu, INAKOR menilai langkah hukum menjadi keniscayaan. “Sangat wajar dan sah jika kami meminta aparat penegak hukum menelusuri secara menyeluruh apakah penggunaan APBN pada program revitalisasi sarana pendidikan di Sulawesi Utara telah sesuai ketentuan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban,” tegasnya lebih lanjut.

Rolly juga menekankan bahwa permintaan ini bukanlah sebuah tuduhan atau vonis hukum prematur terhadap individu atau instansi tertentu. Ia menyebutnya sebagai bentuk kontrol sosial dan partisipasi masyarakat untuk memastikan anggaran pendidikan yang nilainya besar tersebut benar-benar tepat sasaran, efektif, dan akuntabel.

Menanggapi hal ini, Kepala Bidang SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, Vecky Pangkerego, memberikan tanggapan terpisah. “Karena ini dana APBN yang dikelola oleh Kepala Sekolah, yang lebih tahu teknisnya Kepala Sekolah,” kata Pangkerego, menyerahkan pemahaman teknis pelaksanaan proyek sepenuhnya kepada pihak sekolah.

Di akhir pernyataannya, Rolly Wenas kembali menyampaikan harapan. “LSM INAKOR menyampaikan harapan agar aparat penegak hukum melakukan penelusuran secara objektif dan profesional sesuai kewenangannya,” pungkasnya. Investigasi yang menyeluruh dinilai penting untuk memastikan semua tahapan proyek, dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, telah berjalan sesuai dengan koridor hukum dan regulasi yang berlaku, sehingga manfaat revitalisasi benar-benar dirasakan oleh dunia pendidikan di Sulawesi Utara. (Tim/Red)