XPOSE TV//Kubu Raya, Kalimantan Barat – Penyidik Polda Kalbar tidak Serius dalam menangani laporan masyarakat. Mafia tanah di kalbar semakin berjaya, sementara penegakan hukum pemberantasan mafia tanah hanya sebatas wacana, dan hanya obral kata-kata tampa makna, sementara masyarakat kecil sebagai korban, hanya termenung tampa ada kepastian hukum.
Kondisi ini juga terjadi pada masyarakat Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).
Tanah masyarakat yang tergabung dalam koperasi Kelompok Pelestarian Sumber Daya Alam (KPSA), seluas 335 Ha, di caplok oleh PT. RJP sebuah perusahaan perkebunan sawit.
Lahan yang di rampok RJP tepatnya di Dusun Tanjung Wangi Desa Rasau Jaya umum.
Persoalan ini sudah sudah sangat lama sejak tahun 2020 dilaporkan ke Polres Kubu Raya tidak ada progres sama sekali bahkan terkesan pelapor yang disalahkan masyarakat di bingung kan oleh kerja-kerja penyidik yang tidak jelas arah nya.
Karena tidak ada tanggapan dari polres Kubu Raya, sehingga masyarakat memindahkan kasus pada polda Kalbar, hingga saat ini sudah masuk pada tahap penyidikan, namun penyidikan terjadi stagnan, hingga saat ini tidak ada follow up dari penyidik, selain janji tidak tiada bertepi.
Kasus ini sudah sangat terang benderang bahwa perusahan melakukan kegiatan nya di luar izin lokasi yang diberikan bupati, bahkan Bupati KKR telah mengatakan dengan tegas bahwa PT. RJP telah beroperasi diluar perizinan, dan lahan masyarakat harus di serahkan kembali.
PT RJP telah terang benderang alias terbukti Menggarap kebun diluar izin lokasi. Ultimatum bupati kubur raya agar PT RJP Berkerja sesuai dengan izin lokasi dianggap angin lalu.
Apa yang dilakukan RJP merupaka bentuk Pelecehan terhadap pemda KKR. Namun aneh nya pemda KKR Tidak ada sikap atas arogansi PT RJP ini.
Sementara penegakan hukum yang di harapkan masyarakat yang tergabung dalam koperasi juga mengambang. Lalu masyarakat harus kemana lagi mengadukan perampasan hak masyarakat ini.
Suatu Hal Yang sangat aneh masyarakat mempertahankan hak nya, malah di laporkan RJP bahwa anggota koperasi KPSA telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan, dan laporan itu di proses para anggota koperasi dipanggil penyidik berulang kali. dan masyarakat mengeluh direpotkan dengan panggilan penyidik bertubi-tubi.
Pada hal sudah jelas bahwa laporan penyerobotan atas lahan yang dilakukan PT. RJP telah masuk tahap penyidikan.
Untuk itu masyarakat mengharapkan pada Kapolda Kalbar untuk mengevaluasi kinerja penyidik yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan regulasi dan terkesan tidak menindak lanjuti laporan masyarakat secara profesional.
Red: Mamad
