“Dengan melakukan penyaluran kepada para pedagang maka akan memberikan dampak keberlanjutan yang lebih luas. Pedagang akan memperoleh pasokan minyak goreng yang terjangkau sehingga dapat menjalankan usahanya, konsumen juga dapat membeli produk dengan harga yang wajar.”
Khofifah mengatakan, selama ini Pemprov Jatim terus berupaya mengurai kendala-kendala distribusi minyak goreng yang menghambat pasokan minyak goreng untuk sampai ke konsumen di semua kabupaten/kota di Jatim. Berbagai strategi dilakukan agar masyarakat tidak kesulitan memperoleh minyak goreng dengan harga murah, termasuk dengan rutin menggelar operasi pasar.
Mengingat, hasil inspeksi yang dilakukannya dilapangan, tidak ada pabrik minyak goreng yang mengurangi kapasitas produksi bulanannya. Kebutuhan per bulan Jatim sendiri berada di angka 59.000 ton, sedangkan total produksi per bulan mencapai 63.000 ton.
“Ini bagian dari komitmen Pemprov Jatim untuk memastikan ketersediaan minyak goreng yang terjangkau bagi masyarakat. Karena hitung-hitungan matematikanya Jatim surplus, tapi di lapangan, minyak goreng langka dan harganya tidak stabil,” terangnya.
Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Khofifah juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi borong atau panic buying. Menurutnya, justru sikap tersebut yang mendorong kelangkaan minyak goreng di pasaran.
