Minut,– XposeTV– Mantan Pejabat Hukum Tua Desa Lumpias periode 2023-2024, Novie (NK), diduga terlibat dalam penyimpangan dana ketahanan pangan hewani tahap satu dan mark up sejumlah proyek desa. Tudingan ini disampaikan oleh tokoh masyarakat dan sejumlah sumber terpercaya, sementara NK belum memberikan klarifikasi resmi.
Menurut informasi yang beredar, dana ketahanan pangan hewani, khususnya untuk pembelian babi, diduga tidak disalurkan sesuai peruntukan. Program ini seharusnya dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau pejabat hukum tua yang baru.
Sesuai regulasi, minimal 20% Dana Desa wajib dialokasikan untuk ketahanan pangan, termasuk pengembangan peternakan babi, pembangunan kandang komunal, dan pelatihan peternak. Namun, masyarakat menilai realisasinya tidak transparan.
Selain isu ketahanan pangan, NK juga dituding melakukan mark up dalam beberapa proyek, antara lain:
– Pembangunan PAUD dan Pos Yandu– Diduga tidak sesuai spesifikasi anggaran.
– Pembuatan Sumur Bor – Dikritik karena dianggap tidak memenuhi standar teknis dan keuangan.
– Pengadaan CCTV Desa – Terdapat indikasi selisih harga yang tidak wajar.
Tuntutan Masyarakat dan Respons Pemerintah
Warga mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk mengaudit penggunaan Dana Desa selama masa jabatan NK. Mereka menegaskan pentingnya akuntabilitas dana publik, terutama di tengah instruksi Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada praktik korupsi di tingkat desa.
“Kami meminta kejelasan dan pertanggungjawaban. Dana desa harus digunakan untuk kesejahteraan warga, bukan kepentingan pribadi,” ujar seorang tokoh masyarakat.
Upaya Konfirmasi ke Pihak Terkait
Media telah menghubungi NK via WhatsApp untuk meminta tanggapannya, namun hingga berita ini diterbitkan, tidak ada respons. Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Bupati Minahasa Utara juga belum mendapat balasan, diduga karena kesibukan agenda resmi.
Prinsip Berimbang: Hak Jawab Tetap Terbuka
Sebagai prinsip jurnalisme berimbang, pemberitaan ini tetap memberikan ruang bagi NK dan pihak terkait untuk memberikan klarifikasi atau sanggahan. Jika ada perkembangan lebih lanjut, informasi akan diperbarui secara proporsional.
Pemerintah Desa Lumpias diharapkan segera mengambil langkah transparan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memastikan penggunaan anggaran sesuai peraturan yang berlaku. (Tim)
