Foto: Arjuna Sitepu, KPK TIPIKOR Soroti Kompetensi dan Keterkaitan Keluarga dalam Pelantikan Pejabat Rokan Hilir
XPOSE TV Rokan Hilir – Rabu, 03 September 2025, Viralnya pemberitaan di beberapa media online tentang pelantikan Penjabat Tinggi Pratama diduga diantaranya Kerabat dekat Bupati H. Bistamam.
Aruna Sitepu, Kepala Divisi Pengawasan dan Pencegahan Dewan Pimpinan Pusat Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi (DPP KPK TIPIKOR), angkat bicara menyoroti pelantikan 41 pejabat tinggi di Kabupaten Rokan Hilir. Beliau secara khusus menggarisbawahi urgensi kompetensi para pejabat yang telah dilantik, terlebih yang diketahui memiliki keterkaitan dengan bupati. Arjuna Sitepu mempertanyakan apakah latar belakang seperti ini justru dapat membawa perubahan yang diharapkan atau malah berpotensi memunculkan konflik kepentingan dan praktik kolusi yang dapat merugikan daerah.
Lebih lanjut, perhatian juga tertuju pada posisi strategis Kepala BPKAD, yang saat ini masih dijabat oleh Plt. Arjuna Sitepu menyinggung pertanyaan kritis dari masyarakat:
“Apakah juga diisi oleh orang luar dari Rokan Hilir?”
Pertanyaan ini muncul di tengah situasi di mana kemampuan yang mumpuni dimiliki oleh Eselon IIb/a yang menunggu untuk terpilih. Pengisian jabatan ini merupakan ujian nyata bagi pemerintah daerah; apakah akan memprioritaskan meritokrasi dan pemberian kesempatan pada putra daerah terbaik yang telah memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi lokal, ataukah justru memilih untuk membawa figur dari luar yang belum tentu lebih kompeten dan mungkin hanya mengandalkan kedekatan dengan kekuasaan.
Peristiwa pelantikan ini, yang seharusnya menjadi momentum bersejarah untuk memperkuat pemerintahan, justru diwarnai kekhawatiran publik. Dinamika politik lokal yang kompleks terlihat dari komposisi pejabat, di mana sebagian dianggap berasal dari tim pemenangan bupati, sementara yang lain dinilai kurang mewakili aspirasi masyarakat.
Yang paling mengkhawatirkan adalah terpinggirkannya para pendukung lama yang pernah berjuang untuk kemenangan bupati dan wakil bupati, menimbulkan narasi ketidakpuasan dan rasa tidak diakui. Kecurigaan publik semakin menjadi-jadi dengan tidak hadirnya Wakil Bupati dalam dua sesi pelantikan pejabat tinggi pratama yang dilakukan pada waktu yang berbeda. Ketidakhadiran ini dilihat bukan sebagai suatu kebetulan, melainkan sebagai sinyal kuat adanya ketimpangan dan disharmoni dalam kepemimpinan duo tersebut. Publik pun mempertanyakan, apakah proses rekrutmen dan pelantikan pejabat ini telah melalui koordinasi dan mendapat persetujuan dari seluruh pucuk pimpinan daerah, atau hanya didominasi oleh satu pihak saja?
Dalam perspektif pengawasan, seperti yang disampaikan oleh Arjuna Sitepu, pelantikan yang bertubi-tubi tanpa melibatkan elemen penting masyarakat dan mengabaikan prinsip kompetensi berisiko terhadap efektivitas pemerintahan dan membuka celah untuk maladministrasi.
Oleh karena itu, langkah strategis ke depan mutlak diperlukan. Pemerintah harus memperkuat komunikasi dan terbuka terhadap masukan, termasuk dari para pendukung lama. Yang terpenting, pengisian jabatan vital seperti Kepala BPKAD haruslah didasarkan pada profesionalisme, integritas, dan kompetensi, bukan sekadar kedekatan personal. Hanya dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, yang dapat diraih dengan menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, kepercayaan publik dapat dipulihkan dan perubahan positif yang diharapkan dapat terwujud membangun Negeri 1000 Kubah yang kita cintai ini. (Arj)
