“Harapan kedepannya call center 112 ini selain meningkatkan layanan kegawatdaruratan juga harus meningkatkan informasi layanan publik di Sidoarjo sehingga call center 112 dapat memudahkan masyarakat mendapatkan informasi mengenal seluruh layanan publik milik Pemkab Sidoarjo,”ucapnya.
Andjar Soerjadianto mengatakan evaluasi harus dilakukan secara berkala. Hal ini merupakan bagian wajib untuk mengetahui seberapa baik program tersebut berjalan.
“Program yang sudah kita rencanakan ini tercapai apa belum serta mengalami kendala apa maka salah satu medianya adalah melalui monitoring dan evaluasi tentang call center 112 ini,” katanya.
Pj. Sekda Sidoarjo Andjar Soerjadianto meminta dari Monev seperti ini akan tersusun laporan kinerja pelayanan call center 112. Termasuk didalamnya kendala dalam pelayanan call center 112. Salah satunya dalam menyikapi 70% pengaduan hoax.
“Saya boleh katakan pengaduan se kabupaten yang paling afdol adalah melalui 112, keberadaan kita memang diharapkan dapat memberikan ataupun menjadi ujung tombak Bupati dalam menerima dan memberikan layanan pengaduan masyarakat, namun yang paling penting adalah seberapa cepat kita merespon pengaduan masyarakat,”tambahnya.
Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo Dra. Noer Rohmawati, M.Si.,Ak menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai wujud optimalisasi implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain itu Monev layanan call center 112 didasarkan pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Karena itu dipandang perlu perbaikan pelayanan Call Center 112 dalam melayani masyarakat agar semakin meningkat.
