GORONTALO, XPOSETV.com– Aktivis muda Gorontalo yang juga anggota muda APRN, Kevin Lapendos, kembali melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan pemerintah provinsi dalam menyikapi aktivitas perusahaan tambang emas Merdeka Copper Gold. Dalam perjalanan advokasinya yang telah berlangsung berulang kali termasuk melalui demonstrasi terbuka di depan kantor gubernur Kevin menilai pemerintah daerah belum menunjukkan keberanian politik untuk bertindak tegas.
Menurut Kevin, suara mahasiswa, aktivis, LSM, hingga masyarakat yang datang membawa aspirasi hampir serupa selama ini seolah hanya menjadi formalitas demokrasi.
“Sudah berapa kali kami datang menyampaikan keresahan yang sama. Tapi sampai hari ini, solusi konkret tidak pernah benar-benar lahir. Bahkan gubernur pun jarang menemui langsung suara-suara itu,” Katanya.
Kevin menyebut kondisi ini menimbulkan kesan bahwa relasi kuasa antara pemerintah daerah dan korporasi berjalan tidak seimbang. Ia secara terbuka menyoroti posisi Direktur Utama perusahaan, Boyke Abidin, yang dinilai seolah memiliki pengaruh besar dalam dinamika pengambilan keputusan.
“Ketika pemerintah mengundang pihak perusahaan dalam forum resmi, yang hadir sering kali bukan pengambil kebijakan utama. Namun di sisi lain, ketika perusahaan menggelar agenda seperti halal bihalal menyambut masa produksi, justru gubernur, wakil gubernur, Ketua DPRD provinsi, dan sejumlah instansi level provinsi hadir lengkap.
Ini memunculkan pertanyaan besar di tengah publik,” ujar Kevin.
Ia juga menyinggung satu tahun kepemimpinan pasangan Gubernur danWakil Gubernur Gusnar-Idah yang dinilai belum memberi arah pernyataan dalam penyelesaian berbagai polemik pertambangan. Di kawasan Gunung Pani, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, masyarakat penambang lokal masih menyimpan harapan agar tata kelola pertambangan dapat berjalan lebih transparan, profesional, dan tidak menyingkirkan kepentingan rakyat kecil.
Bagi Kevin, persoalan ini bukan sekadar isu investasi atau produksi emas. Ia menerangkan bahwa pertambangan menyangkut kedaulatan sumber daya, dampak lingkungan, keberlanjutan ekonomi lokal, serta keadilan distribusi manfaat.
“Kalau pemerintah terus bersikap pasif dan hanya hadir dalam seremoni, lalu absen dalam ruang-ruang krisis, maka wajar publik bertanya siapa yang sebenarnya memegang kendali? Pemerintah atau korporasi?” katanya.
Kevin mendukung bahwa advokasi yang ia lakukan bukan bentuk penolakan membabi buta terhadap investasi, melainkan dorongan agar tata kelola berjalan akuntabel dan berpihak pada masyarakat.
Ia juga mendesak seluruh pihak terkait termasuk DPRD, instansi teknis, hingga aparat pengawas untuk tidak menutup mata terhadap keresahan yang terus bergema.
“Masyarakat penambang lokal di Gunung Pani tidak butuh janji seremonial. Mereka butuh kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan atas hak hidupnya,” tutup Kevin.
Sorotan ini kembali memperlihatkan bahwa di tengah ambisi produksi dan ekspansi industri, pertanyaan tentang keberpihakan dan keberanian pemerintah daerah masih menjadi isu sentral yang belum terjawab.(Stevani)
