XPOSE TV JAKARTA – Ketua DPRD Sumbawa Abdul Rafiq dan Wakil Ketua III Nanang Nasiruddin SAP M.MInov laksanakan Konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MenpanRB) Republik Indonesia di Jakarta Kamis 28 Juli 2022 terkait dengan PPPK di Kabupaten Sumbawa.
Kepada media ini Abdul Rafiq mengungkapkan bahwa tujuan kedatangannya Kemenpan RB adalah mengawal usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dalam pengangkatan tenaga PPPK tahun 2023.
Menurutnya, dirinya bersama pimpinan DPRD dan Anggota DPRD lainnya telah menerima data jumlah tenaga kerja yang diusulkan namun belum mendapatkan jawaban dari Kemenpan RB. Termasuk belum lama ini pihaknya menerima keluh kesah Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP) di Kabupaten Sumbawa yang berharap bisa menjadi tenaga PPPK, ternyata tidak diakomodir oleh pemerintah Pusat. Oleh karenanya Ketua bersama Wakil ketua menindaklanjutinya.
” Saya bersama Pak Nanang Nasiruddin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa bertemu dengan Penanggung Jawab tenaga PPPK Kabupaten Sumbawa di Kemenpan RB. ibu Tanaya Pinastika dan menyampaikan harapan kami dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa agar usulan Tenaga PPPK Kabupaten Sumbawa diterima semuanya. Ucap Rafiq Akrab disapa Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa ini.
Dari data yang diusulkan pada Tahun 2023 sementara ini kata Rafiq, ada 1296 orang Guru, 150 orang
Tenaga kesehatan dan 147 orang
Tenaga tekhnisi sehingga jumlah
Total 1593 orang yang sudah diusulkan. Dan jumlah ini dapat saja bertambah setelah OPD memetakan kebutuhan PPPK nya.
Sebagaiman surat edaran Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah, bahwa pemerintah daerah diminta untuk segera menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November tahun 2023, hingga Pemerintah Daerah melakukan pemetaan dan pendataan terhadap seluruh pegawai honorer atau non ASN yang bekerja di instansi Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada Kemenpan RB RI. Urainya.
Agar semua dapat diakomodir kami tadi meminta dan menekankan agar persyaratan masa kerja untuk di pertimbangkan menjadi sebuah nilai (afirmasi) bobot penilaian demikian juga Usia juga dapat dijadikan pertimbangan dengan skor atau Poin yang bisa membantu kelulusannya. Ucapa Rafiq yang juga Dewan Pembina PGRI Kabupaten ini.
Kemudian lanjutnya, DPRD Kabupaten Sumbawa senantiasa mensupport langkah Pemerintah Daerah dan sangat mengharapkan kebijakan pusat dalam menerima tenaga PPPK pada tahun 2023.
“Ini adalah amanah konstitusi, kita harus support, kita harap tahun 2023 dan 2024 spesifikasi lain juga diterima, sehingga ada pemerataan tenaga pada seluruh OPD seperti Di Damkar, Satpol PP, dan terhadap OPD agar dapat, maksimalkan keberadaan PPPK yang telah SK-kan, Pungkas Rafiq.
Merah : HA
