Sulut – XposeTV. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengeluarkan pernyataan keras dalam forum virtual yang dihadiri seluruh satuan kerja Kejaksaan RIpada Jumat (28/2/2025). Ia menegaskan tidak akan segan memberhentikan jaksa yang terlibat praktik meminta proyek kepada pemerintah daerah (Pemda), menyusul beredarnya video pidatonya yang viral di media sosial.
Dalam pidato bernada ultimatum yang diunggah di akun Instagram resmi @kejaksaan.ri pada Rabu (5/3), Burhanuddin menyebut tindakan “mengemis” proyek sebagai penyalahgunaan jabatan yang tidak bisa ditoleransi. “Siapapun Anda, di belakangmu siapa, aku tindak dengan keras. Karena ini perbuatan tercela,”tegasnya. Ia juga mengancam mencopot jabatan hingga memecat oknum yang terbukti melanggar.
Sebagai langkah konkret, Burhanuddin membagikan nomor pribadinya kepada seluruh kepala daerah saat menjadi pemateri retret di Akmil Magelang pekan lalu. “Laporkan langsung ke saya jika ada jaksa di daerah yang meminta proyek. Saya bosan dengan pengaduan yang terus berulang,” ujarnya.
Jaksa Agung juga memerintahkan Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk memperketat pemantauan internal. Jika ditemukan indikasi pidana, kasus akan langsung dilimpahkan ke Bidang Pidsus. “Tidak ada lagi toleransi. Ini peringatan terakhir,” tambahnya.
Baca juga: tahlis-gallang-sang-jogugu-yang-menjadi-tulang-punggung/
Pernyataan Burhanuddin disambut positif oleh LSM antikorupsi di Sulawesi Utara. Jaino Maliki, Ketua LSM KIBAR Sulut, menyatakan kesiapan mereka mengawal proses pengadaan proyek APBD/APBN. “Kami akan laporkan langsung ke Jaksa Agung jika menemukan pelanggaran. Ini bentuk apresiasi kami,”kata Maliki pada Jumat (18/4).
Rolly Wenas dari LSM INAKOR menambahkan, “Momentum ini harus jadi awal perubahan. Jangan ada lagi jaksa jadi ‘tukang jagal’ proyek!”
Burhanuddin mengingatkan, survei terbaru mencatat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan RI mencapai 77%, tertinggi di antara lembaga penegak hukum. “Capaian ini hanya terjaga jika integritas seluruh jajaran terjaga,” tegasnya.
Publik kini menanti langkah nyata pembersihan internal di tubuh Korps Adhyaksa. Dengan dukungan masyarakat sipil, tekanan terhadap oknum nakal diharapkan mengembalikan marwah institusi tersebut. (*)
