Xposetv // Madiun – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Madiun gelar Rakor Rembuk Gayeng Penyelenggara Pemilu bersama Media Massa di salah satu hotel Kota Madiun, Jumat (9/12/2022).
Baca juga : Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun di Demo Oleh Aliansi Petani Maut
Adapun tema dalam gelar rakor tersebut adalah ‘Pencegahan Sengketa Proses Pemilu dalam Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024’.
Agenda yang menghadirkan narasumber dari kalangan pers dan akademisi itu, selain dari Bawaslu juga dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai politik (Parpol) serta awak media.
Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun, Nur Anwar, mengatakan, tujuan kegiatan Gelar rak
tersebut adalah terbangunnya sinergitas para penyelenggara Pemilu demi memaksimalkan fungsi positif masing-masing institusi untuk merawat marwah demokrasi serta menjaga mutu dan kualitas proses serta hasil Pemilu itu sendiri.
Karena menurutnya, KPU, Bawaslu, Parpol dan media massa sama-sama memikul amanat reformasi 1998.
“Disadari atau tidak KPU, Bawaslu, partai politik dan media massa sama-sama memikul amanat reformasi 98,” ungkap Nur Anwar.
Baca juga: Bawaslu Kabupaten Madiun Launching Sentra Gakkumdu Hadapi pemilu 2024
Di sisi lain, berawal dari stagnasi pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dan carut marutnya percaturan politik nasional, mendorong semua elemen untuk menemukan eksistensi demokrasi yang lebih baik melalui gerbong reformasi 1998.
Dan menurutnya saat ini cita-cita reformasi masih jauh dari capaian yang diharapkan.
“Banyak sekali fakta yang menjadi indikatornya. Masih ada pemilih dan peserta pemilu yang tidak dewasa dan rasional dalam sikap politik,” tandasnya.
Sehingga akibatnya mengganggu hak dan kewajiban politik pemilih dan peserta Pemilu lainnya, tingginya potensi pelanggaran dan sengketa pemilu baik proses dan hasil dalam indeks kerawanan pemilu.
Bahkan ditegaskannya dalam gelar rakor, hari ini yang menjadi ancaman terhadap pelaksanaan Pemilu bukan hanya potensi pelanggaran dan sengketa, melainkan ada yang lebih substansi.
“Masih ada segelintir orang yang anti Pancasila dan tidak rela Indonesia menganut sistem demokrasi,” ujarnya.
Baca juga: Seminar Pencegahan fraud melalui Pendidikan Anti Korupsi Tahun 2022 di SUN Hotel Kota Madiun
“Mereka sedang menginventarisir kelemahan sistem demokrasi dari pelaksanaan Pemilu untuk dijadikan alat propaganda demi mengubah dasar dan haluan berbangsa dan bernegara,” imbuh Nur Anwar.
Oleh karena itu di kesempatan kali ini Ia mengajak agar menyatukan frekuensi walaupun berada di gelombang yang berbeda demi terwujudnya Indonesia yang Baldan Thoyyibatun Wa Rabun Ghofur.
Sementara itu, terkait kinerja awak media juga tak luput menjadi perhatiannya. Karena melalui media jika suatu berita tidak berimbang akan berakibat menjadi sumber kegaduhan dan perpecahan.
“Terutama sahabat-sahabat dari media, dalam konteks Pemilu jika olahan berita tidak berimbang maka akan berpotensi menjadi sumber kegaduhan dan perpecahan,” ucapnya.
Untuk itu dirinya berharap agar media dapat berperan sebagai guru politik bagi masyarakat dengan mengedukasi pemilih menjadi dewasa dan rasional dalam sikap politik.( Julioe)
Editor// Yanto
