GAGAL TOTAL: KPK Tipikor dan LSM Gakorpan Usut Tuntas Proses KSO PT. UTS – APN. Bukannya Membawa Kesejahteraan, Justru Melahirkan Medan Pertempuran Baru!

Foto View: Pecah Perang Di Ladang Minyak Goreng: Bentrok Berdarah Warga vs Sekuriti PT UTS Tewaskan Harmoni Sosial di Eks PT SIP Tbk

XPOSE TV Rokan Hilir, Riau – Bentrokan berdarah yang memecah konsentrasi kebun sawit sitaan negara di Rokan Hilir, Riau, terjadi pada Selasa (21/10/2025). Bukan sekadar konflik horizontal. Tragedi kemanusiaan ini telah menarik perhatian para pengawas nasional yang mencium bau “sprei kotor” dari kegagalan tata kelola dan potensi praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pengelolaan aset strategis negara.

Wakil Ketua Intelijen dan Investigasi Yayasan DPP KPK Tipikor, Arjuna Sitepu, dalam siaran persnya memberi pandangan tajam terkait hal tersebut.

Ini adalah bentuk kegagalan transparansi yang sistemik. Proses penunjukan KSO antara PT Agrinas Palma Nusantara (APN) dengan PT Ujung Tanjung Sejahtera (UTS) harus diusut tuntas. Apakah prosesnya terbuka, adil dan memenuhi prinsip keuangan negara yang sehat? Atau justru ada transaksi “bawah tangan” yang mengabaikan hak-hak masyarakat lokal yang telah hidup puluhan tahun di atas lahan tersebut?

Konflik seperti ini seringkali hanya gejala permukaan. Yayasan DPP KPK Tipikor memandang akar persoalan yaitu, potensi kerugian negara yang berlapis.

Pertama, kerugian akibat aset tidak produktif optimal karena konflik.

Kedua, potensi kerugian akibat tidak dimanfaatkannya secara maksimal mekanisme kemitraan yang memberdayakan masyarakat sebagai bagian dari entitas bisnis yang legal.

Yayasan DPP KPK Tipikor mendesak Satgas PKH dan PT APN untuk membuka seluruh dokumen lelang atau penunjukan KSO diaudit secara independen. Jika ada indikasi penyimpangan, Yayasan DPP KPK Tipikor meminta KPK turun tangan.

Ketua LSM DPD Gerakan Anti Korupsi dan Penyelamatan Aset Negara (Gakorpan) DPD Prov. Riau Panggabean yang pernah turun langsung ke lokasi sebelum insiden “konflik berdarah” tersebut, menyoroti dari sisi keadillan sosial. Ini adalah bentuk penelantaran kewajiban sosial dan lingkungan oleh perusahaan.

Poin-poin tuntutan warga dalam mediasi 3 Oktober lalu, seperti perawatan jalan dan prioritas tenaga kerja lokal, adalah hal yang sangat mendasar dan seharusnya menjadi bagian dari izin usaha. Kenapa harus menunggu bentrok dulu untuk dibicarakan?

Adanya kelalaian negara dalam melakukan due diligence sosial. Satgas PKH jangan hanya menyita aset, lalu menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain tanpa memperiapkan peta jalan penyelesaian konflik sosial yang sudah ada sebelumnya.

Tindakan itu ibarat memindahkan bom waktu. LSM Gakorpab mencatat, semua poin tuntutan warga adalah sah dan legitimate sesuai dengan semangat UU desa dan peraturan tentang kemitraan perkebunan.

Penolakan PT UTS untuk memprioritaskan koperasi lokal tanpa alasan bisnis yang transparan patut dipertanyakan motivasi di baliknya.

Analisis Kompleks, di mana titik temunya?

Kejadiaan di Balai Jaya bukan hanya sekedar masalah sengketa lahan, ini menjadi ujian integritas tata kelola aset negara.

1. Kredibilitas Sistem KSO. Sistem Kerja Sama Operasional yang seharusnya menjadi instrumen untuk mengoptimalkan aset negara. Apakah sistem ini dirancang untuk kepentingan terbaik negara dan masyarakat, atau hanya untuk mengakomodir kepentingan bisnis segelintir elite?

2. Dilema PT UTS yang Terjepit. Di satu sisi, PT UTS harus patuh pada kontrak KSO yang mungkin tidak secara eksplisit mewajibkan kemitraan dengan koperasi tertentu. Di sisi lain, tekanan sosial dan tuntutan kemanusiaan yang kini diperkuat oleh sorotan anti-korupsi, membuat posisi mereka tidak sustainable. Diam mereka bisa diinterpretasikan sebagai arogansi, mengalah, bisa dianggap melanggar kontrak.

3. Masyarakat sebagai Korban dan Pemberi Solusi. Tuntutan warga yang sangat teknis (seperti angka Rp 400/kg untuk upah) justru menunjukkan bahwa mereka telah memikirkan solusi bisnis, bukan hanya emosional. Mereka bukan penentang pembangunan, melainkan pelaku potensial yang meminta untuk diakui.

Transparansi dan Kemitraan Sejati

Yayasan DPP KPK Tipikor dan LSM Gakorpan sepakat, bahwa jalan keluar satu-satunya adalah, audit komprehensif.

Melakukan audit terhadap proses penunjukan KSO dan model bisnis PT UTS oleh BPK atau Auditor Independen.

Mediasi berlevel tinggi. Perlu mediasi yang melibatkan tidak hanya Camat, tetapi juga Kementerian BUMN, Satgas PKH Pusat, KPK dan para Tokoh Masyarakat yang dihormati.

Revisi Model KSO. Satgas PKH harus merevisi kebijakan KSO-nya dengan memasukkan klausul wajib kemitraan dan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak. Model bagi hasil (profit sharing) atau skema kepemilikan saham komunitas harus dieksplorasi.

Kesimpulan, kehadiran suara kritis dari Arjuna Sitepu dan Rahmad Panggabean telah mengubah landscape konflik ini. Darah yang tumpah di Kebun Rumbia 1 bukan lagi hanya tanggung jawab PT UTS dan warga, tetapi menjadi cermin kegagalan sistemik pengelolaan aset negara.

Tragedi ini adalah panggilan bagi semua pihak, terutama Pemerintah Pusat, untuk membenahi tata kelola aset sitaannya. Jika tidak, lahan-lahan sitaan lainnya di Indonesia hanya akan menjadi bibit konflik dan korupsi yang berikutnya. (Red)