“BKKBN sudah melakukan pertemuan dengan PIC dari Perguruan Tinggi, dan UNAIR siap menjadi ketua konsorsium. Tim ini sudah menentukan lokusnya di 18 Kabupaten/Kota di Jawa Timur sesuai data SSGI 2021. UNAIR yang bekerjasama dengan WHO telah mendampingi 2 wilayah, yaitu Kabupaten Probolinggo dan Kota Mojokerto, mengalami penurunan signifikan sehingga model ini bisa diadaptasi dan dikonsepkan melalui SK Gubernur ini nantinya,” tutur Erna.
Bu Novi menambahkan bahwa salah satu penyebab stunting ini adalah pernikahan anak karena dispensasi kawin, “lima puluh persennya MBA dan lima puluh persennya lagi kearifan lokal. Maka dari itu, kita juga harus bisa menggandeng Kemenag karena yang mengeluarkan dispensasi kawin ini mereka.”
Pak Yasin mengungkapkan bahwa saat Ibu Gubernur memimpin Rapat Koordinasi dengan OPD di Jawa Timur beberapa waktu lalu (yang juga dihadiri oleh Bu Novi), Beliau menyebutkan bahwa indikator program penurunan Stunting, AKI dan AKB ini harus segera disusun.
“Hal ini Ibu Gubernur maksudkan agar kita bisa segera duduk bareng dengan pemimpin Daerah/Bupati/Walikota yang memiliki prevalensi stunting tinggi. Kalau indikatornya belum ada kita belum tau siapa mengerjakan apa,” jelas Pak Yasin.
