Aliansi Pergerakan Rakyat Nusantara (APRN)Boalemo-Gorontalo Desak Pj Bupati Boalemo keluarkan surat pemberhentian pada kepala desa Pentadu Barat

Boalemo – XposeTV. Aliansi pergerakan rakyat nusantara { APRN } Boalemo – Gorontalo desak Pj Bupati Boalemo keluarkan surat pemberhentian pada kepala desa Pentadu Barat.

Salah satu korlap APRN Kamarudin Kasim yang juga sebagai Ketua LMA Provinsi Gorontalo sangat menyayangkan kerja – kerja dari Team { RikSus } Pengawasan dan Pemeriksaan Secara Khusus Di instansi terkait Inspektorat Boalemo di nilai lambat tangani kasus dugaan penyalah gunaan yang di lakukan oleh kepala desa Pentadu Barat , di Kecamatan Tilamuta , Kabupaten Boalemo , Provinsi Gorontalo.

Kamarudin menduga jangan – jangan ada sesuatu di balik persoalan yang di duga oknum kepala desa ini, sengaja di perlambat oleh pihak – pihak yang bersangkutan,” ucap Kamarudin.

Atau Pj Bupati Boalemo takut sama kepala desa pentadu barat ya ??? Karena saya mengutip dari kalimat sakti seorang kepala desa ini,” sambung Kamarudin.

“Awu apayili ini
Kacili yang bagini
Tidak mo rubuh kita, ” Kata Kades.

Berarti ada kekuatan besar yang membentengi sang kepala desa ini ya ???

Baca juga: Di-Duga-Kades-Bulangita-Gunakan-Ijazah-Palsu-Kok-Bisa

Luar biasa dan begitu hebat nya seorang kepala desa dengan begitu lantangnya mengeluarkan statemen seperti kalimat di atas.

Dalam hal ini Kamarudin desak Pj Bupati Boalemo segera keluarkan surat pemberhentian kepada oknum kepala desa yang sudah jelas – jelas menyalahi aturan dan undang – undang yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ini, “tandanya.

Seperti yang tertuang dalam UU dan Pasal di bawah ini
Penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 29 huruf { b } undang-undang tersebut menyatakan bahwa kepala desa tidak boleh membuat keputusan sendiri demi kepentingan orang lain atau golongan lain.

Penyalahgunaan wewenang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 . Yang menyatakan bahwa badan dan atau pejabat pemerintahan di larang menyalahgunakan wewenang . Penyalahgunaan wewenang meliputi : Melampaui wewenang, Mencampuradukkan wewenang , bertindak sewenang – wenang.

Penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa dapat mengakibatkan sanksi administratif, seperti pemberhentian sementara atau pemberhentian.

Selain itu penyalahgunaan wewenang kepala desa juga dapat di duga sebagai tindak pidana korupsi.

Kamarudin berikan warning pada Pj Bupati Boalemo jika beliau tidak berani keluar kan surat sakti pemberhentian kepada oknum kepala desa Pentadu Barat .

Maka Kamarudin desak Pj Bupati Boalemo mundur dari jabatan, karena di nilai tidak mampu dan tidak berani mengambil satu keputusan. Pj Bupati Boalemo takut pada kepala desa Pentadu Barat, ” Pungkasnya.