XposeTV – Jakarta,- Wakapolri, Komjen Pol Agus Andrianto, menegaskan bahwa produk jurnalistik yang diproduksi melalui mekanisme jurnalisme yang sah dan memiliki legalitas perusahaan pers yang diakui, tidak dapat dibawa ke ranah pidana. Kamis (14/03/24).
Menurut penuturan Komjen Pol Agus Andrianto, produk berita wartawan yang legal juga tidak dapat dijerat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
“Untuk kasus yang memang dimunculkan adalah sesuatu hal yang benar (berita). Begitu pun wartawannya juga tidak boleh diproses, kalau memang informasi itu benar, bukan fitnah,” tegas Agus seperti dikutip dari Inilah, belum lama ini.
Wakapolri Komjen Agus juga mengatakan, hal ini merupakan bagian dari kesepakatan antara Polri dengan Dewan Pers. Kesepakatan yang diperbarui tersebut wajib dipatuhi oleh kepolisian. Menurutnya, kesepakatan ini melindungi pemberitaan yang diproduksi oleh perusahaan pers yang diakui Dewan Pers. Kemudian, Komjen Agus mengatakan bahwa seluruh anggota Kepolisian harus menggunakan mekanisme sengketa pers sesuai aturan yang ditetapkan oleh Dewan Pers serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Kalau masih memungkinkan, penegakan hukum itu menjadi pintu terakhir, tetapi setelah ditempuh klarifikasi, upaya mediasi para pihak. Kalau sudah mentok, baru diputuskan apakah penyelidikannya dilanjut atau tidak,” tandasnya.
Di sisi lain, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM), Irjen Pol Dedi Prasetyo, menjelaskan bahwa media sosial dan media massa siber adalah dua produk yang berbeda. Menurutnya, media sosial dibuat tanpa konfirmasi maupun klarifikasi, sedangkan media massa siber sebaliknya, dibuat oleh perusahaan pers yang bisa dikonfirmasi maupun dimintai klarifikasi apabila terjadi kekeliruan dalam pemberitaan.
“Bagi teman-teman media, semua produk yang dihasilkan dilindungi Undang-Undang. Saat ini kecepatan informasi di media sosial bisa mencakup semua tanpa batas waktu dan wilayah. Namun, produk jurnalistik harus bisa dipertanggungjawabkan, baik diklarifikasi maupun dikonfirmasi,” ujarnya.
Sebagai Kepala Divisi Humas Mabes Polri periode 2021-2023, Dedi juga menambahkan bahwa produk jurnalistik justru memberikan sosialisasi, edukasi, dan pencerahan bagi masyarakat. Hal ini tidak dimiliki oleh produk atau konten yang ada di media sosial yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
“Kami berharap media bahu-membahu memerangi konten berbau hoaks, apalagi di tahun politik seperti ini. Teman-teman media jauh lebih luas menghadapi bersama-sama pada Pemilu 2019 yang sangat panjang dan keras dan sudah dihadapi sebelumnya. Teman media juga punya tanggung jawab besar terhadap negeri ini, apalagi di tahun Pemilu 2024,” pungkas Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Dedi. (Red)
