Tingkatkan Layanan dan Dorong Partisipasi Publik, Pemkot Kediri Gelar FKP Sosialisasi Standar Pelayanan dan BLT Bagi Buruh Pabrik Rokok
Pemkot Kediri Gelar FKP Sosialisasi Standar Pelayanan
XPOSETV//Kota Kediri– Pemerintah Kota (Pemkot ) Kediri melalui Dinas Sosial menyelenggarakan Forum Komunikasi Publik (FKP) dengan pembahasan sosialisasi BLT bagi buruh pabrik rokok dan sosialisasi standar pelayanan. Diselenggarakan Senin (3/6) di salah satu hotel di Kota Kediri, kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kota Kediri Paulus Luhur Budi Prasetya.
Dihadapan 200 peserta sosialisasi, Paulus menyampaikan UU No.14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik sebagai salah satu dasar landasan pelaksanaan kegiatan. “Sekarang ini publik harus tahu informasi tentang layanan yang diberikan pemerintah, dalam hal ini Dinas Sosial yang memiliki beberapa pelayanan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial mulai dari anak-anak terlantar, orang tua terlantar, disabilitas, trafficking, dsb,” terangnya.
Kegiatan diisi pula dengan
Penandatanganan komitmen dan tindak lanjut hasil forum konsultasi publik unsur penyelenggara pelayanan publik Dinas Sosial Kota Kediri. Dengan melibatkan semua unsur dalam kegiatan ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan saran dan masukan sehingga layanan yang diberikan pemerintah bisa dirasakan oleh masyarakat.
Di kesempatan tersebut Paulus juga menyinggung penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi buruh pabrik rokok yang saat ini menjadi kewenangan Dinas Sosial. Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk buruh pabrik rokok berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2024 yang rencananya akan diserahkan kisaran bulan September sampai dengan Oktober 2024
Bantuan akan diberikan dengan nominal Rp 1juta per tahun dan untuk tahun 2024 ini akan diserahkan kepada 5.400 buruh pabrik rokok,” terang Paulus. Adapun kriteria penerima diantaranya petani tembakau, buruh pabrik rokok aktif, PHK buruh tahun 2024 serta tenaga administrasi lain yang bekerja di pabrik rokok dengan mempertimbangkan UMR.
