XPOSE TV//Sumbawa Barat, NTB – Terminal Tanamira Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang merupakan pintu masuk kota Kabupaten Sumbawa barat sungguh memprihatinkan, padahal bangun tersebut merupakan aset bagi warga Sumbawa barat dengan
Kondisi atap banyak yang jebol dan bocor sehingga para penyewa lapak banyak yang tidak mampu membayar retribusi karena Terminal Tanamira cukup sepi.
Selain puluhan kios ditelantarkan, nyaris tak ada bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)sementara peraturan terminal tipe B di beri kewenangan kepada pemerintah Provinsi. Seperti ini fasilitas terminal tanamira dengan kondisi ini diperparah bangunan atap tergerus cuaca dan toilet yang sudah tidak layak pakai dimana semua pintu toilet sudah rusak atau hancur.
Untuk itu kepada kepala Dinas perhubungan Provinsi NTB untuk segera meninjau lokasi Terminal Tanamira Taliwang agar langsung melakukan tindakan pencegahan sebisanya, supaya atap keropos dan jebol tak menimpa warga sekitar.
Tim media Xposetv Kabupaten Sumbawa Barat turun secara langsung mendokumentasi kondisi terkini terminal yang terletak di tepi ruas Jalan Taliwang – Sumbawa besar, sama sekali belum tersentuh sama sekali pemeliharaan dari tahun 2018 sampai sekarang, selama beralih kewenangan dari kabupaten ke provinsi.
Melihat fakta di lapangan retribusi tiap hari di pungut, kami minta kepada pak Gubernur untuk dapat melihat langsung situasi dan kondisi terminal tanamira taliwang agar bisa di kembalikan kewenangan tersebut ke kabupaten Sumbawa barat agar bisa terpelihara seperti awal berdirinya terminal tanamira taliwang.
kondisi fisiknya lebih baik juga tak jauh beda. Hampir semua potensi pendapatan di sektor terminal nihil.
“Di Terminal saja, puluhan kios mangkrak, banyak penyewa lapak tidak bisa membayar setelah pandemi kemarin.
Hanya ada beberapa bus AKDP yang masuk ke terminal. Sepinya pengguna transportasi dan kios terminal tutup. Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi mempekerjakan enam orang tenaga honor dan tenaga harian lepas (THL).
Mirisnya hanya satu orang ASN yang di tugaskan sebagai kepala koordinator, terminal bus dan angkutan umum tetap dipertahankan kendati makin sepi namun pemerintah wajib menyediakan layanan publik di bidang angkutan.
Memang biaya operasional terminal tinggi..?? Pemeliharaan, gaji THL, tagihan listrik, air dan sebagainya, sedangkan PAD di terminal nyaris tidak ada. Tapi terminal tetal harus tersedia karena itu layanan publik.
Red: Kabiro Busran S.Ip
