Sulut – XposeTV. Sulut Jadi Tuan Rumah Peluncuran Nasional Program 3 Juta Rumah Prabowo. Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terpilih sebagai lokasi pertama penyelenggaraan Rapat Koordinasi Sosialisasi Program 3 Juta Rumah yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto. Kegiatan ini digelar di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Manado, Rabu (16/4/2025), dengan dihadiri Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Direktur Jenderal Perumahan dan Pedesaan Kementerian PKP RI, Dr. Imran, M.Si., M.A.
Program strategis nasional ini bertujuan mengatasi backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta unit secara kuantitatif dan 26,9 juta rumah tidak layak huni (kualitatif) berdasarkan data BPS 2023. “Target kami menyasar 4,5 juta rumah tangga yang belum memiliki hunian atau tinggal di lingkungan tidak layak,” tegas Imran.
Tiga Skema Prioritas
Program 3 Juta Rumah akan dibagi dalam tiga skema:
1. Perkotaan : 1 juta unit
2. Pedesaan : 1 juta unit
3. Pesisir : 1 juta unit
Imran menekankan, program ini tidak sepenuhnya membangun rumah baru, melainkan kombinasi antara konstruksi baru dan rehabilitasi. Pendanaan juga melibatkan multipihak, tidak hanya mengandalkan APBN. “Kami libatkan pemerintah daerah, desa, hingga ekosistem swasta untuk percepatan,” ujarnya.
Baca juga: walikota-dan-wakil-walikota-bitung-koordinasikan/
Menggunakan skema KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dengan subsidi tunai Rp7 juta per orang (Rp8 juta untuk pasangan menikah). Untuk wilayah DKI Jakarta dan Papua, subsidi dinaikkan menjadi Rp12 juta.
– Memanfaatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Rp20 juta per rumah tangga (Rp40 juta untuk Papua).
Pagu anggaran 2025 untuk program ini mencapai Rp3,462 triliun, dengan rincian:
– Perumahan Perkotaan: Rp1,475 triliun
– Perumahan Pedesaan: Rp290,28 miliar
– Kawasan Permukiman: Rp541,60 miliar
Gubernur Yulius Selvanus menyambut positif program ini. “Ini selaras dengan visi Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan melalui hunian layak. Kami akan koordinasikan dengan seluruh kabupaten/kota di Sulut,” ujarnya.
Rapat dihadiri seluruh Bupati/Walikota se-Sulut, menandai komitmen daerah mendukung program nasional ini. Pelaksanaan fisik direncanakan mulai semester II 2025, dengan target penyelesaian 100% dalam waktu singkat. (**)
