XPOSE TV MAMUJU SULBAR – Drone merupakan pesawat tanpa pilot dan dikendalikan secara otomatis melalui program komputer yang dirancang atau melalui kendali jarak jauh dari pilot yang terdapat di daratan atau dikendarainya lainnya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang- Kepala Badan Pertanahan Nasional ( ATR- BPN), Marsekal TNI ( purn) Dr.(H.C) Hadi Tjahjanto, S.I.P mengatakan, upaya Gubernur sebagai penyanggah Ibu Kota Negara ( IKN) telah sepakat untuk melakukan penataan, pemanfaatan dan memberi keadilan bagi masyarakat pemilik lahan atau tanah melalui Gugus Tugas Reforma Agraria ( GTRA) sebagai program strategis Presiden sesuai Peraturan Presiden ( Perpres) Nomor 86 tahun 2018 sehingga pemerintah harus hadir menyelesaikan.
Hal tersebut disampaikan Menteri ATR- Kepala BPN, Hadi Tjahjanto ketika meresmikan Program Drone Pilot Project di Sulawesi Barat, dan menghadiri Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria ( GTRA) di Hotel Maleo Mamuju, Rabu, ( 29/06-2022)
BACA JUGA
Menurut Menteri Hadi Tjahjanto, Reforma merupakan program strategis Presiden sesuai Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018, yang mana Perpres Nomor 86 tahun 2018 itu telah memberi arah lebih kongkrit tentang pelaksanaan Reform Agraria dan merupakan agenda untuk mewujudkan keadilan dalam menyelesaikan ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
Dalam kesempatan itu, Hadi Tjahjanto juga menekankan kepada seluruh Gubernur di seluruh Indonesia wajib mendukung program inti penyanggah Ibu Kota Negara ( IKN) seiring dengan adanya keselarasan pembentukan inti IKN.
Hadi Tjahjanto juga menilai Provinsi Sulawesi Barat secara geografis, posisinya memiliki kedekatan dengan IKN dan hanya dipisahkan dengan selat Makassar sehingga memiliki peran penting menjadi penyanggah IKN.
BACA JUGA
Diharapkan mendukung pembangunan, mulai dari tahapan perencanaan hingga pasca terbentuk IKN.
” Saya merasa tepat untuk mempercepat pendaftaran tanah, saya harap yang tergabung dalam Gugus Tugas Reforma Agraria, dapat mendukung Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap ( PTSL), agar kegiatan sosial ekonomi dapat berjalan lancar dan tidak. ada lagi sengketa”, pungkas Hadi Tjahjanto.
Sementara Penjabat Gubernur Sulbar, Dr.Akmal Malik,M.Si menyampaikan terima kasihnya atas kehadiran Menteri ATR- Kepala Badan Pertanahan Nasional ( BPN) di Mamuju, Sulawesi.
BACA JUGA
Sebagai komitmen, lanjut Akmal Malik, tidak hanya persoalan Reforma Agraria tetapi juga mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2022.
” saya telah menyerahkan seluruh jiwa raga untuk Indonesia khususnya Provinsi Sulawesi Barat sebagai bagian dari NKRI”, ujar Akmal Malik.
Hadir Provinsi sebagai penyanggah IKN diantaranya, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara termasuk Kakanwil BPN yang menjadi penyanggah IKN.
( A N D I R A)
