Xposetv, Mojokerto – Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Mojokerto melakukan penyitaan bangunan perumahan di bawah naungan Ahsanah Group di Jalan Tropodo, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Penyegelan ini dilakukan lantaran bangunan tersebut tak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Site Plan. Penyegelan ini dilakukan pada 20 bangunan di 3 lokasi perumahan yang berbeda.
Kepala Seksi Penyuluhan dan Informasi Satpol-PP Kota Mojokerto, Durman Sihombing mengatakan pihaknya melakukan penyitaan terhadap 20 bangunan perumahan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku.
Peraturan tersebut tertuang dalam Perda Kota Mojokerto nomor 3 tahun 2021 dan Perda Kota Mojokerto nomor 5 tahun 2017. “Terdapat 48 unit perumahan namun yang masih mengantongi Izin Memandikan Bangunan (IMB) hanya 8 bangunan,” ujarnya.
Namun siang ini pihaknya mengaku melakukan penyegelan 20 unit bangunan yang dinaungi oleh Ahsanah Group. “Kami melakukan penyegelan perumahaan Asanah Group ada 3 titik,” terangnya.
Sebelumnya, pihaknya telah melakukan himbauan kepada developer terkait rencana penyegelan ini.
Secara persuasif, Satpol-PP Kota Mojokerto telah melayangkan 3 kali Surat Peringatan (SP). Lanjut, Durman peringatan dilakukan sejak 21 Desember 2021, “Peringatan kedua pada 4 Januari 2022 dan peringatan ketiga pada 11 januari 2022,” tuturnya.
Setelah peringatan ketiga pihaknya mengaku melakukan tindakan persuasif terhadap developer Ahsanah Group. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan tenggang waktu satu bulan setelah peringatan dikirimkan.
Penyegelan ini dilakukan dengan memasang baner di depan bangunan tak berizin tersebut. Penyegelan dilakukan Satpol-PP lantaran tak memiliki IMB dan Site Plan, “Sampai Site Plan dan IMB keluar kami akan membuka segel,” terangnya.
Sementara itu, Tim Legal Ahsanah Group, Fatkhur Rozzi mengaku mengalami kesulitan dalam mengurus surat IMB dan sempat ditolak. “Tadinya kami sempat mengurus IMB namun setelah data terkumpul ditolak sama DPMPTSP,” ungkapnya.
Menurutnya hal tersebut lantaran adanya perubahan peraturan yang terdapat pada DPMPTSP Kota Mojokerto. Alhasil ia mengalami kesulitan untuk mengurus IMB dari awal.
Ia menambahkan jika pihaknya telah meminta bantuan kepada notaris namun sayangnya tetap ditolak lantaran peraturan yang tak sesuai dengan data yang dimilikinya.
“Ke notaris kami minta tolong untuk IMB, notaris sendiri pun tidak bisa. Peraturannya masih berubah-ubah,โ pungkasnya. (Ara)