Pemotongan Dana Pusat Picu Defisit APBD Rohil, Ini Langkah Strategis Penyelamatan

XPOSE TV Rokan Hilir – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) mengambil langkah cepat dan antisipatif dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025. Hal ini menyusul terjadinya tekanan fiskal yang signifikan, intinya Pemerintah berharap dalam pembahasan APBD Perubahan bersama DPRD dapat berjalan dengan baik dan lancar serta tepat waktu, agar program kegiatan yang sudah direncanakan bisa berjalan tepat waktu dan berjalan dengan baik, sampaikan Fauzi Efrizal S.Sos. M.Si, saat dikonfirmasi oleh awak media ini, Selasa, (23/09/2025)

Tekanan tersebut terutama disebabkan oleh kebijakan efisiensi dan pemotongan transfer dana dari Pemerintah Pusat, termasuk penghapusan program Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Kondisi ini memicu penyesuaian mendalam terhadap sejumlah program yang telah direncanakan sebelumnya, tambahannya.

“Platform sementara APBD Perubahan kita menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,4 triliun, sementara kebutuhan belanja daerah meningkat menjadi sekitar Rp2,5 triliun. Oleh karena itu, kita harus menyusun langkah-langkah pengendalian yang ketat agar defisit tidak terjadi,” tegas Sekretaris Daerah Rohil, H. Fauzi Efrizal S.Sos, M.Si yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dalam rapat koordinasi dengan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Di tengah tantangan ini, Fauzi menekankan komitmen kuat untuk menerapkan disiplin fiskal. Salah satu strategi utama yang akan ditempuh adalah dengan memanfaatkan dana surplus dan sisa anggaran kegiatan sebagai instrumen untuk menutup kekurangan anggaran. Langkah ini diharapkan dapat menjadi penyangga tanpa membebani pos-pos belanja prioritas.

“Kami akan mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada secara efisien. Prinsipnya, pendapatan dan belanja harus seimbang,” imbuhnya.

Meski harus berhemat, APBD Perubahan 2025 justru membawa kabar gembira bagi kesejahteraan aparatur. Pemerintah memprioritaskan alokasi anggaran untuk menopang kegiatan rutin, terutama dalam pemenuhan hak pegawai.

“Alhamdulillah, dalam APBD Perubahan ini, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sebelumnya hanya teranggarkan untuk beberapa bulan, kini kamianggarkan secara penuh hingga Desember 2025. Ini bentuk komitmen kami terhadap kesejahteraan para penyelenggara negara di daerah,” jelas Fauzi dengan optimis.

Namun, untuk kegiatan non-rutin dan program pembangunan baru, tidak ada alokasi tambahan akibat keterbatasan anggaran ini. Realisasi PAD hingga triwulan ketiga yang masih rendah turut menjadi perhatian serius.

Menutup pertemuan, Sekda Fauzi Efrizal menyampaikan harapannya agar target PAD dapat dicapai maksimal di akhir tahun. Pencapaian ini menjadi kunci penting untuk mendukung proses penganggaran yang lebih stabil pada tahun 2026.

“Kita semua harus bersinergi. Saya optimistis, dengan kerja keras dan kolaborasi seluruh OPD, target fiskal yang telah ditetapkan dapat kita raih bersama,” pungkasnya penuh keyakinan. (Arjuna)