Manado, XposeTV – Aksi protes warga Lingkungan III Kampung Merdeka, Kelurahan Dendengan Dalam, berujung ricuh saat pelantikan Ketua Lingkungan (Ketling) Jemmy Hanibe, Rabu (30/7/2025). Hampir terjadi baku pukul antara warga dan oknum polisi pamong praja yang berusaha membubarkan massa. Warga menuntut Walikota Manado bertanggung jawab atas proses pemilihan yang dinilai tidak transparan dan mengabaikan aspirasi masyarakat .
Haifa, salah satu penggerak protes, mengancam akan mengajukan petisi ke Gubernur Sulawesi Utara jika Pemkot Manado tidak menuntaskan persoalan ini dalam waktu singkat. “Kami sudah muak dengan kepemimpinan Jemmy Hanibe yang korup dan tidak aspiratif. Jika tidak ada solusi, kami akan eskalasi ke tingkat provinsi,” tegasnya. Warga juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut keabsahan ijazah Jemmy yang diduga hanya berbasis surat keterangan kepolisian .
Kekecewaan warga memuncak setelah Jemmy kembali terpilih dalam seleksi Ketling 2025, meski sebelumnya dituding melakukan sejumlah pelanggaran. “Dia memilah-milah bantuan beras dari Pemprov hanya untuk pendukungnya dan memungut biaya Rp100.000 untuk pembuatan surat administratif,” keluh Aba, warga Lingkungan III. Selain itu, Jemmy kerap dicap tidak memberi keteladanan, termasuk kebiasaan mabuk-mabukan bersama warga .
Protes ini semakin panas setelah panitia seleksi Ketling Manado diduga memajukan pengumuman hasil dari 29 Juli menjadi 25 Juli 2025 tanpa alasan jelas. LPK-RI Sulut sebelumnya telah menuding adanya intervensi politik dan dominasi kader partai tertentu dalam proses seleksi .
Camat Paal Dua, Frangky Mantis, sebelumnya berjanji akan menindaklanjuti keluhan warga, termasuk memberi surat peringatan hingga usulan pergantian jika terbukti ada pelanggaran. Namun, warga menilai janji ini hanya formalitas belaka .
Situasi ini memperlihatkan kegagalan Pemkot Manado dalam menjalankan prinsip good governance. Pelantikan Jemmy Hanibe yang dipaksakan hanya akan memperdalam krisis kepercayaan masyarakat, sementara pembiaran terhadap praktik korupsi di tingkat RT/RW membuktikan betapa bobroknya sistem rekruitmen pejabat lokal. Jika Gubernur Sulut tidak turun tangan, konflik ini berpotensi memicu disintegrasi sosial di tingkat akar rumput.
Warga kini menunggu tindakan tegas dari Walikota Manado. Jika tidak, ancaman eskalasi ke Gubernur bukan lagi wacana, melainkan langkah terakhir untuk menyelamatkan demokrasi di tingkat lingkungan . (JS)
