XPOSETV// Kota Kediri— Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri, Senin (29/9), berlangsung dinamis dan sarat kritik. Enam fraksi secara bergantian menyampaikan pandangan umum atas Rancangan Perubahan APBD 2025. Kritik pedas, sorotan tajam, hingga masukan konstruktif dilemparkan ke meja eksekutif, yang langsung ditanggapi oleh Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati.
Ketua DPRD Kota Kediri, Dra. Firdaus, menegaskan forum ini bukan sekadar formalitas. “Setiap pembahasan APBD selalu ada pandangan umum dan pendapat akhir. Dewan menyampaikan kritik, pemerintah wajib menjawab, dan akhirnya publik yang menilai,” ujarnya.
Kritik Fraksi: Dari Anggaran Seret hingga Program Tak Tepat Sasaran
- PAN menyoroti serapan anggaran yang jeblok, masih di bawah 40 persen per September. Menurut juru bicaranya, Diyana Kristian, pemerintah kota harus mempercepat realisasi terutama di sektor kesehatan, pemberdayaan UMKM, dan layanan publik. Peningkatan PAD diminta jadi prioritas.
- Golkar, lewat Imam Wihdan Zarkasyi, menuntut program yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. Sorotan diarahkan ke efektivitas anggaran pendidikan, infrastruktur, kesiapan menuju Smart City, serta masalah sosial seperti maraknya rumah kos ilegal, sampah di TPA Klotok, dan dampak PHK massal.
- NasDem, melalui Choirudin Mustofa, mempertanyakan transparansi alokasi Rp3,8 miliar untuk rehabilitasi Jembatan Brawijaya. Rendahnya serapan dana di kelurahan dan OPD juga dianggap alarm bagi kualitas kinerja birokrasi.
- Gerindra, lewat Arief Junaidi, mengulik detail teknis: alokasi per OPD, kepastian produk hukum, hingga tata kelola birokrasi. Fraksi ini menegaskan keseimbangan eksekutif–legislatif krusial agar APBD tidak sekadar angka di atas kertas.
- PKB, melalui Afif Fachrudin Wijaya, menekan pemerintah agar segera mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah dan mempercepat eksekusi program agar tidak ada dana yang kembali ke pusat.
- Fraksi gabungan Demokrat–PKS–Hanura, via Ashari, menyoroti mutasi pejabat yang dilakukan di tengah pembahasan APBD-P serta kekosongan jabatan Sekda. Menurut mereka, ini berpotensi mengganggu stabilitas birokrasi.
Wali Kota Jawab Kritik: Fokus PAD, Smart City, dan Layanan Publik
Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, menjawab kritik dengan menegaskan bahwa APBD-P 2025 disusun berbasis evaluasi triwulan, selaras dengan RPJMD 2025–2029, serta menyerap aspirasi DPRD.
Beberapa janji utama Vinanda:
- PAD: intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, pemutakhiran data wajib pajak, peningkatan kesadaran masyarakat, layanan pajak digital, dan penagihan berkala.
- Pembangunan: fokus pada SDM, pendidikan, kesehatan (termasuk program makan bergizi gratis untuk cegah stunting), pengentasan kemiskinan ekstrem, inflasi, ketahanan pangan, UMKM, dan industri kerajinan.
- Layanan publik: pembangunan gedung baru RSUD Gambiran, layanan konsultasi online 24 jam lewat aplikasi Sobat Dokter, pengadaan ambulans, hingga digitalisasi birokrasi menuju Smart City.
- Pengawasan anggaran: monitoring ketat, peningkatan SDM pengelola anggaran, percepatan belanja daerah melalui sistem keuangan digital terintegrasi.
Catatan Kritis: PR Serius Pemkot Kediri
Meski jawaban Wali Kota terkesan normatif, persoalan mendasar tetap ada. Serapan anggaran rendah menunjukkan lemahnya eksekusi birokrasi. Transparansi penggunaan dana miliaran, seperti rehabilitasi Jembatan Brawijaya, masih menyisakan tanda tanya.
Kekosongan jabatan strategis dan mutasi pejabat di tengah pembahasan APBD menambah kesan buruk tata kelola pemerintahan. Jika tidak ditangani serius, kualitas pembangunan bisa menurun, proyek molor, dan publik kehilangan kepercayaan.
Dengan kondisi ini, publik menunggu apakah jawaban pemerintah sekadar janji politik atau benar-benar diwujudkan dalam implementasi nyata. ( Red/ Yanto/ DPRD Kota Kediri).
