“Selain Permen harus diingat juga, kita punya Pergub Bela dan Beli Produk Lokal, itu juga harus menjadi acuan Dikbud NTB agar dalam memverifikasi calon mitra pihak ketiga ditekankan memberdayakan produk dan jasa lokal”. ungkapnya.
Kemudian terkait kisruhnya pemberitaan dimedia cetak dan online serta kritik-kritik aktivis di beberapa group WA NTB serta adanya informasi keterlibatan oknum dalam Dikbud, DSU justru beberkan bahwa keributan dipublik terkait DAK seperti disekenariokan, namun lebih lanjut DSU berharap agar hal ini menjadi urusan oknum itu saja, jangan sampai menghalangi pelaksanaan kegiatan DAK tahun ini.
“Itu soal oknum, jangan sampai menganggu kegiatannya. Memang saya juga dapat kabar adanya oknum Kabid di Dikbud yang memberikan rekomendasi kepada pihak tertentu tapi saya ingin sampaikan disini bahwa polemik DAK ini, kalau saya amati seperti diskenariokan seperti by design ya oleh kelompok-kelompok tertentu,” imbuhnya.
Lebih lanjut dijelaskan DSU bahwa kesimpulan tersebut didapat dari beberapa hal yang ia amati selama ini, terlebih beberapa media menyebut adanya keterlibatan oknum yang disebut-sebut orang dekat Gubernur yang beraktifitas di perusahaan plat merah milik daerah namun DSU berpendapat bahwa kita harus klarifikasi dulu agar tidak menganggap seseorang terlibat pada persoalan tersebut seraya kembali menyampaikan bahwa sebaiknya semua pihak jangan sampai keluar dari aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
