XPOSE TV MATARAM, NTB –Tim Gubernur 2018, Dian Sandi Utama menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus melaksanakan kegiatan (Dana Alokasi Khusus) DAK program fisik 2022 untuk seluruh SMA dan SMK di NTB harus sesuai dengan arahan Gubernur.
“Gubernur berkali-kali menyampaikan secara terbuka agar Dikbud melaksanakan kegiatan DAK ini harus sesuai dengan aturan, itu beliau tulis di Sosmed beliau dan beberapa chat WA,” ujarnya.
Kalau kami selaku Tim Gubernur 2018 tentu berharap agar suasana kondusif tetap terjaga sehingga program Pemerintah melalui Dinas Dikbud NTB dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang ada, namun apabila ada hal-hal yang membuat kegiatan ini menjadi tersendat kami berharap dapat diselesaikan oleh Dikbud NTB.
“Sebenarnya sederhana saja, pegang erat mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek, kalau ada oknum-oknum yang bermain ya laporkan dan sikat saja!” Pungkasnya
Untuk diketahui teknis dalam penunjukan pihak ketiga yang diterapkan pada dana DAK tahun ini memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini tidak dilakukan lewat lelang terbuka, tapi menggunakan mekanisme swakelola tipe 1 dan aturan tersebut berdasarkan Permendikbudristek nomor 3 tahun 2022 tentang petunjuk teknis operasional dana DAK.
“Selain Permen harus diingat juga, kita punya Pergub Bela dan Beli Produk Lokal, itu juga harus menjadi acuan Dikbud NTB agar dalam memverifikasi calon mitra pihak ketiga ditekankan memberdayakan produk dan jasa lokal”. ungkapnya.
Kemudian terkait kisruhnya pemberitaan dimedia cetak dan online serta kritik-kritik aktivis di beberapa group WA NTB serta adanya informasi keterlibatan oknum dalam Dikbud, DSU justru beberkan bahwa keributan dipublik terkait DAK seperti disekenariokan, namun lebih lanjut DSU berharap agar hal ini menjadi urusan oknum itu saja, jangan sampai menghalangi pelaksanaan kegiatan DAK tahun ini.
“Itu soal oknum, jangan sampai menganggu kegiatannya. Memang saya juga dapat kabar adanya oknum Kabid di Dikbud yang memberikan rekomendasi kepada pihak tertentu tapi saya ingin sampaikan disini bahwa polemik DAK ini, kalau saya amati seperti diskenariokan seperti by design ya oleh kelompok-kelompok tertentu,” imbuhnya.
Lebih lanjut dijelaskan DSU bahwa kesimpulan tersebut didapat dari beberapa hal yang ia amati selama ini, terlebih beberapa media menyebut adanya keterlibatan oknum yang disebut-sebut orang dekat Gubernur yang beraktifitas di perusahaan plat merah milik daerah namun DSU berpendapat bahwa kita harus klarifikasi dulu agar tidak menganggap seseorang terlibat pada persoalan tersebut seraya kembali menyampaikan bahwa sebaiknya semua pihak jangan sampai keluar dari aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
“Syukur Alhamdulillah, ada dana besar untuk memperbaiki kualitas pendidikan kita, Tim Gubernur sedang verifikasi saja mana perusahaan yang layak, itu saja”, terangnya.
DSU Melanjutkan “Saya pantau di medsos memang informasinya simpang siur ya soal adanya oknum orang dalam Dikbud juga tapi saya yakin Gubernur akan bersikap nantinya dan selama kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan arahan Gubernur dan aturan yang ada, saya rasa tidak akan pernah ada masalah” tegasnya.
Dari total anggaran DAK fisik pendidikan itu, alokasi anggaran Bidang Pendidikan SMK, tahun ini terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni jumlahnya sekitar Rp98 miliar yang terdiri dari pekerjaan fisik sekitar Rp54 miliar dan untuk pengadaan peralatan sekitar Rp40 miliar. (Polemik DAK By Design, Oknum
Red : H A
