![]()
XposeTV//Boalemo — Pemerintah Kabupaten Boalemo kembali menerima bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo 25 april 2025.
Baca Juga: pemerintah-kabupaten-boalemo-peringati-hari-otonomi-daerah-ke-29/
Bantuan yang diberikan berupa satu unit mobil tangki pengolahan limbah tinja, yang secara resmi diserahkan dalam kegiatan penandatanganan berita acara serah terima operasional pada Jumat (25/4) di kantor Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Bupati Boalemo, Drs. H. Rum Pagau, didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR PKP) Kabupaten Boalemo, Supandra Nur, S.T.
Selain kendaraan operasional, Pemerintah Kabupaten Boalemo juga menerima bantuan pembangunan jamban sebanyak 621 unit, yang telah direalisasikan di sejumlah wilayah di Boalemo. Bantuan ini merupakan bagian dari program nasional dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan akses sanitasi layak bagi masyarakat.
“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Boalemo, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian PUPR. Insya Allah, bantuan yang diberikan ini akan dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Rum Pagau dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan pentingnya menjaga dan merawat fasilitas yang telah diberikan, sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam memelihara aset pemerintah. “Sebagai wujud rasa syukur, bantuan ini harus kita pelihara dengan baik. Jangan sampai kita hanya bergantung pada bantuan tanpa menunjukkan upaya pemeliharaan. Dengan perawatan yang baik, usia pakai fasilitas ini dapat lebih panjang dan bermanfaat secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sanitasi di Kabupaten Boalemo, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkeadilan.”FM“






































