XposeTV//Boalemo – (Jakarta) Pemerintah Kabupaten Boalemo menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mendukung program prioritas Presiden Terpilih Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Boalemo menggelar kegiatan pembahasan dan klarifikasi usulan penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang berlangsung pada tanggal 21 hingga 23 April 2025, bertempat di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta.
Baca Juga: Pemkab Boalemo Dorong Kemandirian Petani melalui Program Bantuan Benih Kelapa Sawit
Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo, Dr. Sherman Moridu, S.Pd., MM., serta dihadiri oleh para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di antaranya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Sosial, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
Selama tiga hari pelaksanaan, pembahasan dilakukan secara intensif dengan tujuan untuk mematangkan konsep, teknis pelaksanaan, serta penyelarasan program Sekolah Rakyat dengan visi dan misi Pemerintah Daerah. Klarifikasi usulan ini juga diarahkan untuk memastikan bahwa program tersebut mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
Dalam keterangannya, Dr. Sherman Moridu menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tahapan awal yang sangat krusial dalam mewujudkan Sekolah Rakyat di Kabupaten Boalemo.
“Kami ingin memastikan bahwa implementasi Sekolah Rakyat benar-benar berdampak positif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta menjadi solusi konkret dalam memutus rantai kemiskinan di daerah,” ujarnya.
Beliau juga menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar-OPD serta dukungan dari kementerian terkait dalam memastikan keberhasilan program ini.
Sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, Kementerian Sosial memiliki tanggung jawab dalam pembentukan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, sedangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bertanggung jawab dalam penyediaan tenaga pendidik, pengembangan kurikulum, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan.
Secara nasional, target pendirian Sekolah Rakyat mencapai 200 unit, dengan kapasitas masing-masing 1.000 siswa dan berdiri di atas lahan seluas 5 hingga 10 hektare. Pemerintah Kabupaten Boalemo sendiri telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare yang berlokasi di Kecamatan Wonosari sebagai lokasi potensial pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Boalemo optimis bahwa melalui perencanaan yang komprehensif serta dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, program Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan dan memberikan kontribusi signifikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di wilayah Boalemo.”FM“
