XPOSE TV//Pontianak, Kalimantan Barat – Masyarakat Kalimantan Barat (Kalbar) sangat mengapresiasi dan mendukung statemen wagub agar tidak lagi ada aturan barcode untuk membeli pertalite di SPBU. Kebijakan pertamina memberlakukan aturan barcode utk membeli pertalite di SPBU tidak ada manfaatnya bagi masyarakat malah justru mempersulit masyarakat kalbar apalagi masyarakat di perhuluan. Sistem barcode yang diterapkan di setiap SPBU hanya menguntungkan pihak perbankan bukan masyarakat.
BBM bersubsidi adalah hak masyarakat berpenghasilan kecil atau masyarakat kurang beruntung dengan penerapan sistem penggunaan aplikasi seperti itu Justru ini menambah kesulitan masyarakat untuk memperoleh haknya untuk mendapatkan BBM bersubsidi, walaupun kebijakan tersebut untuk mengatur distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran, namun dalam prakteknya tujuan belum jelas.
Malah perlu kita pertanyakan pihak yang dapat mendaftar pada sistem tsb apa bisa pertamina mengidentifikasi masyarakat yang mendaftar merupakan orang yang berhak, dan apakah data yang dijadikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi pembandingnya tsb betul-betul dapat dipertanggung jawabkan. Namun fakta menunjukkan tidak sedikit kita saksikan yg menggunakan aplikasi barcode tersebut bukan hanya masyarakat kecil tp mereka yang mampu melakukan hal yang sama. Jadi untuk apa pembelian pertalite tersebut harus barcode ? Itu semua hanyalah akal-akalan pertamina yang diuntungkan adalah pihak perbank kan.
Statemen Wakil Gubernur Kalimantan Barat sudah sangat tepat, seluruh rakyat Kalbar sepenuhnya mendukung statemen tersebut.
Sekali lagi data yang disajikan DTKS tidaklah akurat sebagai dasar pertamina ketika mendaftar aplikasi tidak akurat. Kriteria tidak jelas terbukti siapapun dapat mendaftar pada aplikasi orang kategori kaya pun, yang tidak berhak pun dapat mendaftar. Di era digital semestinya membuat semua menjadi serba mudah, tapi tidak malah membuat rumit.
Untuk itu sekali lagi masyarakat kalbar sangat bersuka cita ketika Pak Wagub mendekati itu semua ditiadakan. Bahkan banyak pihak menyesalkan kebijakan pertamina yang menyusahkan masyarakat.
Kita berharap Pak wagub dapat memperjuangkan agar sistem barcode dalam pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite segera dihapus. Sistem ini tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, justru menambah kerumitan dalam proses pembelian BBM.
Sekali lagi sistem ini seharusnya mempermudah masyarakat, bukan malah mempersulit. Kalau faktanya justru membebani. Warga kalbar mendukung sepenuh nya statemen pak Wakil Gubernur. Beliau mengerti jeritan mazurkas selama ini.
Kita berharap DPR RI dan DPD juga secara bersama sama menyuarakan program pertamina yang merapu ini.
Penulis & Narsum: Dr. Herman Hofi Munawar, S.Pd, SH, MH, SM.Si, MBA, X.Med, CPCD
Red: Mamad
