Mahasiswa UTS Soroti Ketimpangan Pembangunan Sumbawa: Kekayaan Alam Dikeruk, Rakyat Masih Berjuang Hidup

Sumbawa Besar, XposeTV, (7 Februari 2026),— Sadam Sadewa Wiraatmaja, Menteri Koordinator Pergerakan Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), menyampaikan pernyataan sikap tegas dan penuh makna kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa terkait arah pembangunan daerah yang dinilai semakin menjauh dari kepentingan rakyat.

Dalam pernyataannya pada media ini, Sabtu (7/2/026), Sadam menyoroti fase krusial yang sedang dialami Sumbawa, di mana eksploitasi sumber daya alam berlangsung secara masif. Aktivitas pertambangan terus menjamur dan izin terus bergulir, namun ironisnya infrastruktur dasar serta pemberdayaan masyarakat justru tertinggal jauh dari harapan.

“Pertanyaannya sederhana namun mendasar: untuk siapa kekayaan ini dikeruk, jika rakyat di akar rumput masih kesulitan memenuhi kebutuhan paling dasar?” tegas Sadam.

Ia menekankan bahwa kritik dan sikap mahasiswa bukanlah asumsi atau luapan emosi sesaat, melainkan hasil riset dan fakta lapangan yang dialami langsung oleh masyarakat Sumbawa. Menurutnya, pemerintah daerah harus kembali ke khitah utamanya: bekerja dengan mendengar suara rakyat, bukan hanya berkutat pada meja rapat dan dokumen administrasi.

Sadam mencontohkan persoalan distribusi LPG 3 kilogram yang hingga kini masih menjadi keluhan utama masyarakat. Kesulitan memperoleh gas dengan harga sesuai HET menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya menyentuh realitas di lapangan.

“Satgas memang telah dibentuk dan itu patut diapresiasi, tetapi pelaksanaannya belum maksimal. Ini bukan soal administrasi, ini soal hak rakyat atas kebutuhan dasar hidupnya. Ini persoalan perut rakyat,” ujarnya.

Ia mendesak adanya evaluasi menyeluruh agar kebijakan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat kecil.

Lebih jauh, Sadam mengungkap ketimpangan pembangunan infrastruktur yang masih mencolok. Di usia Kabupaten Sumbawa yang telah menginjak 67 tahun, masyarakat di Kecamatan Ropang, Lantung, Lenangguar, Orong Telu, Lape, dan Moyo Hilir belum menikmati akses infrastruktur yang setara dengan masyarakat di Kota Sumbawa.

Padahal, wilayah Sumbawa bagian selatan dikenal sebagai salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar.

“Apakah pantas mereka dipandang sebelah mata? Saya kira tidak,” tegasnya.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurutnya, seluruh warga berhak atas keadilan dan kesejahteraan yang merata tanpa diskriminasi wilayah.

Di sektor pendidikan, kondisi dinilai lebih memprihatinkan. Hingga saat ini, perhatian dan tindakan nyata pemerintah daerah belum dirasakan secara signifikan, terutama di wilayah Sumbawa bagian selatan. Banyak anak-anak Sumbawa yang memiliki mimpi dan potensi yang sama dengan anak-anak di kota, namun belum mendapatkan akses pendidikan yang setara.

“Jika Sumbawa ingin dipandang modern dan berdaya saing, maka pendidikan adalah satu-satunya jalan yang wajib menjadi prioritas utama Pemda hari ini,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Sadam menegaskan bahwa aktivitas pertambangan tidak boleh berdiri di atas logika ekonomi semata. Dampak ekologis harus menjadi pertimbangan serius, karena keberlanjutan lingkungan akan menentukan masa depan generasi anak-anak Sumbawa.

“Pembangunan sejati tidak diukur dari banyaknya izin, tetapi dari berapa banyak rakyat yang hidupnya berubah. Infrastruktur bukan soal beton semata, pendidikan bukan sekadar angka, dan kesejahteraan bukan slogan—semuanya adalah hak yang wajib ditunaikan,” pungkasnya.

Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa mahasiswa Sumbawa terus mengawal arah pembangunan daerah agar tidak kehilangan orientasi pada keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. (Af)