LPRI Kepri Desak Pertamina Audit Sistem Digitalisasi LPG, Soroti Celah Kebocoran Subsidi Dan Tawarkan Crash Program Transparansi

2 Oktober 2025

XPOSE TV//Batam, Kepri – LPRI Kepri desak Pertamina audit sistem digitalisasi LPG, polemik distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi kembali mencuat setelah Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia Kepulauan Riau (DPD-LPRI Kepri) secara tegas mendesak Pertamina Patra Niaga untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap MerchantApps Pertamina (MAP), sebuah sistem digitalisasi yang menjadi tulang punggung program Subsidi Tepat LPG 3 Kg. Desakan ini disampaikan pada Rabu (1/10), langsung oleh Ketua DPD LPRI Kepri, Leo Nazara, dalam konferensi pers resmi yang digelar di Batam. Kamis (2/10/2025).

Menurut LPRI, sistem digitalisasi yang seharusnya menjadi jaminan akuntabilitas justru menyisakan celah kelemahan mendasar, terutama dalam hal pengawasan publik. Leo Nazara menegaskan bahwa meskipun sistem ini telah dibangun dengan kecanggihan teknologi untuk mencatat transaksi secara detail bahkan mampu mendeteksi anomali di tingkat pangkalan, namun ketiadaan fungsi transparansi data untuk masyarakat membuat pengawasan menjadi timpang.

“Subsidi Tepat LPG hanya akan berhasil apabila publik dilibatkan secara penuh dalam mekanisme pengawasan. Namun sayangnya, MAP tidak memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut serta. Inilah celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk bermain di balik layar,” tegas Leo.

Kritik Tajam atas Transparansi Data

Dalam penjelasannya, LPRI menyoroti ketiadaan fitur sederhana yang memungkinkan masyarakat mengakses riwayat transaksi mereka sendiri. Padahal, menurut Leo, hal ini adalah hak konsumen yang telah dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

“Kami mendesak agar Pertamina menambahkan fitur akses publik berbasis nama dan NIK. Dengan begitu, konsumen bisa mengecek sendiri apakah data mereka digunakan dengan benar atau justru dimanipulasi. Tanpa transparansi ini, sangat sulit menutup celah kebocoran subsidi,” papar Leo dengan nada tegas.

Ia menambahkan bahwa absennya akses publik terhadap data pribadi transaksi LPG akan terus membuka ruang manipulasi kuota, bahkan penyalahgunaan NIK konsumen oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi tertentu.

Crash Program: Solusi Kolaboratif dari LPRI

Tidak hanya memberikan kritik, LPRI Kepri juga melangkah lebih jauh dengan menawarkan solusi konkret melalui inisiatif “Crash Program Rencana Aksi Strategis: Program Kolaborasi Edukasi & Pengawasan Subsidi Tepat LPG.” Dokumen resmi program ini bahkan sudah dikirimkan ke Kantor Regional Pertamina dan ditembuskan ke pusat, meski hingga kini masih belum mendapat tanggapan berarti.

“Kami sudah menawarkan solusi berbasis teknologi, transparansi, dan partisipasi publik. Tetapi, lambatnya respons Pertamina bisa menjadi sinyal bahwa ada pihak-pihak tertentu yang merasa nyaman dengan kondisi sekarang. Penolakan atau keengganan untuk berkolaborasi justru menunjukkan ada hal yang disembunyikan,” sindir Leo.

Program yang ditawarkan LPRI mencakup pendirian Posko Informasi Data Pribadi untuk tahap verifikasi konsumen serta usulan pengembangan fitur MAP agar sistem menjadi permanen, akuntabel, dan tidak mudah disalahgunakan.

“Crash Program ini adalah bentuk kontribusi nyata kami. Namun jika Pertamina tetap enggan berkolaborasi, kami tidak segan mendesak BPK maupun KPK untuk melakukan audit forensik terhadap sistem digitalisasi LPG ini,” tegasnya lagi.

Desakan Audit Forensik dan Ancaman Laporan ke Lembaga Pengawas

Di penghujung pernyataannya, LPRI Kepri mengingatkan Pertamina agar tidak menunda perbaikan sistem. Menurutnya, ketidakjelasan langkah yang diambil Pertamina hanya akan memperbesar kecurigaan publik terkait adanya praktik-praktik permainan distribusi LPG bersubsidi.

“Sistem MAP ini harus segera diperbaiki. Pertamina harus berani menunjukkan komitmen tertulis untuk berkolaborasi dengan masyarakat sipil seperti LPRI. Jika tidak, kami akan membawa persoalan ini lebih jauh ke lembaga negara, baik BPK maupun KPK. Jangan sampai rakyat terus dirugikan hanya karena kelemahan sistem digital,” tutup Leo Nazara.

Dengan sikap tegas LPRI Kepri ini, publik menantikan langkah cepat Pertamina Patra Niaga dalam merespons tuntutan transparansi. Apakah perusahaan energi pelat merah tersebut akan membuka ruang kolaborasi demi menjaga integritas program Subsidi Tepat LPG, atau justru membiarkan kecurigaan publik semakin menguat?

Yang jelas, isu kebocoran subsidi LPG ini kini menjadi sorotan nasional, dan langkah Pertamina dalam beberapa hari ke depan akan menjadi ujian nyata dari komitmen mereka terhadap transparansi, akuntabilitas, serta kepentingan rakyat banyak.

Red: H A

🇮🇩 CATATAN REDAKSI: 🇮🇩 
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita dan atau konten video tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi dan/atau hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.👍
Artikel/berita yang dimaksud dapat dikirimkan melalui email redaksi: xposetv0@gmail.com. Terima kasih.👍👍👍