“Terlebih lagi jika perusahaan bangkrut atau kolaps. Tentu pengusaha berusaha untuk menghindari tanggung jawabnya terhadap pekerja atau karyawan perusahaan tersebut. Sebelum perusahaan menutup kegiatan usahannya perusahaan wajib menyelesaikan hak-hak karyawan terlebih dahulu. Sering terjadi perusahaan tutup dan hak karyawan tidak dipenuhi, sementara disnaker hanya diam dan pasif, kalau ada laporan baru bergerak kalau tidak ada laporan disnaker hanya diam,”ucapnya.
“Kita berharap perlu ada pembenahan atas kinerja Disnaker Provinsi dan Kabupaten/Kota. Karena kinerja Dinas Tenaga Kerja harus nya proaktif terhadap pengembangan ketenagakerjaan, dengan membangun kolaborasi, koordinasi dan bersinergi dengan seluruh unsur yang terlibat serta dengan berbagai stakeholder lainnya guna penyaluran, pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan,” pungkasnya.
Red: Delvin
